Tenggarong – Pemerintah mulai mempercepat penerapan biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap solar impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan implementasi B50 ditargetkan mulai berjalan pada satu Juli 2026 setelah rangkaian uji coba lintas sektor menunjukkan progres signifikan.

Program B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar. Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari program mandatori biodiesel sebelumnya yang dimulai dari B10, B20, B30 hingga B40.

Bahlil mengatakan uji coba penerapan B50 saat ini telah mencapai progres sekitar 60 hingga 70 persen. Pengujian dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari alat berat, kereta api, kapal hingga kendaraan bermotor.

“B50, satu Juli sudah mulai penerapan. Dan sudah melakukan tes-tes terus,” kata Bahlil.

Meski demikian, pemerintah masih membuka kemungkinan penyesuaian apabila dalam tahap uji coba ditemukan kendala teknis pada mesin kendaraan atau alat operasional tertentu.

“Tapi katakanlah dalam uji coba itu ada mesinnya mungkin enggak pas, kita akan melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Pemerintah menilai program biodiesel tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi harga minyak dunia, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Karena itu, implementasi B50 tetap dipercepat meski harga minyak global relatif stabil.

Menurut Kementerian ESDM, penggunaan biodiesel mampu mengurangi impor bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Program ini juga disebut memberi dampak ekonomi bagi industri sawit dalam negeri karena kebutuhan bahan baku biodiesel meningkat.

Dikutip dari sumber resmi Kementerian ESDM RI, pemerintah terus mendorong peningkatan bauran energi baru terbarukan sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional dan pengurangan emisi karbon.

Laporan CNBC Indonesia menyebut pemerintah optimistis penerapan B50 dapat mengurangi impor solar secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sementara itu, Kompas.com melaporkan bahwa implementasi biodiesel berbasis sawit selama ini menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan energi Indonesia.

Media Tempo.co juga mencatat penerapan biodiesel dinilai mampu meningkatkan serapan crude palm oil atau CPO dalam negeri sehingga memberi dampak langsung terhadap industri sawit nasional dan petani.

Selain itu, riset yang dipublikasikan International Energy Agency (IEA) menyebut penggunaan biodiesel dapat membantu negara berkembang mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, khususnya negara yang memiliki sumber daya nabati besar seperti Indonesia.

Meski begitu, implementasi B50 diperkirakan tetap menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan industri, kualitas bahan bakar, hingga penyesuaian teknologi mesin di sejumlah sektor transportasi dan alat berat.

Pemerintah memastikan evaluasi teknis akan terus dilakukan sebelum kebijakan diterapkan penuh secara nasional pada pertengahan 2026.

(Sf/Rs)