Cari disini...
Nasional
Ilustrasi (Generate Gemini AI)
Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama otoritas moneter, pemerintah dan lembaga sektor keuangan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mengembalikan kepercayaan pasar terhadap rupiah di tengah ketidakpastian global.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan evaluasi perkembangan ekonomi nasional yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa yang mewakili pemerintah sektor fiskal, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Pertemuan itu disiarkan melalui kanal YouTube resmi DPR RI pada Sabtu (6/6/2026) dalam agenda koordinasi lintas lembaga terkait penguatan kebijakan ekonomi nasional.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi kondisi ekonomi terkini, sekaligus menyelaraskan langkah pemerintah dan otoritas keuangan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga.
"Hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan," ujar Dasco.
Salah satu fokus utama yang disepakati adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah akan berupaya meningkatkan daya tarik investasi portofolio, sekaligus menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia dan menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.
"Penguatan koordinasi fiskal dan moneter yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," kata Perry.
Menurut Perry, sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak.
Sementara Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebijakan BI agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan pelemahan rupiah selama ini turut memengaruhi biaya produksi pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor, termasuk pedagang tahu dan tempe.
"Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu," ujar Purbaya.
Menurutnya, koordinasi yang lebih kuat antara fiskal dan moneter diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, sehingga beban masyarakat akibat kenaikan harga barang dapat ditekan.
Purbaya juga optimistis sinergi penuh antarotoritas ekonomi dapat meningkatkan kembali kepercayaan pasar terhadap rupiah.
"Kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah," katanya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menambahkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini menuntut seluruh pemangku kepentingan bekerja lebih erat. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, namun pemerintah tetap harus mempercepat program-program yang berdampak langsung terhadap sektor riil.
Program tersebut meliputi sektor pangan, energi, perikanan, hilirisasi industri, hingga penguatan investasi nasional. "Kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain," ujar Prasetyo.
Data BI menunjukkan stabilitas nilai tukar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor. Sementara Dana Moneter Internasional atau IMF dalam laporan World Economic Outlook 2026 menyebut koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen penting bagi negara berkembang untuk menghadapi gejolak ekonomi global dan tekanan pasar keuangan internasional.
Ekonom menilai langkah koordinasi lintas lembaga tersebut menjadi sinyal positif bagi pelaku pasar karena menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Nasional

Ilustrasi (Generate Gemini AI)
Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama otoritas moneter, pemerintah dan lembaga sektor keuangan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mengembalikan kepercayaan pasar terhadap rupiah di tengah ketidakpastian global.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan evaluasi perkembangan ekonomi nasional yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa yang mewakili pemerintah sektor fiskal, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Pertemuan itu disiarkan melalui kanal YouTube resmi DPR RI pada Sabtu (6/6/2026) dalam agenda koordinasi lintas lembaga terkait penguatan kebijakan ekonomi nasional.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi kondisi ekonomi terkini, sekaligus menyelaraskan langkah pemerintah dan otoritas keuangan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga.
"Hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan," ujar Dasco.
Salah satu fokus utama yang disepakati adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah akan berupaya meningkatkan daya tarik investasi portofolio, sekaligus menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia dan menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.
"Penguatan koordinasi fiskal dan moneter yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," kata Perry.
Menurut Perry, sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak.
Sementara Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebijakan BI agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan pelemahan rupiah selama ini turut memengaruhi biaya produksi pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor, termasuk pedagang tahu dan tempe.
"Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu," ujar Purbaya.
Menurutnya, koordinasi yang lebih kuat antara fiskal dan moneter diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, sehingga beban masyarakat akibat kenaikan harga barang dapat ditekan.
Purbaya juga optimistis sinergi penuh antarotoritas ekonomi dapat meningkatkan kembali kepercayaan pasar terhadap rupiah.
"Kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah," katanya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menambahkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini menuntut seluruh pemangku kepentingan bekerja lebih erat. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, namun pemerintah tetap harus mempercepat program-program yang berdampak langsung terhadap sektor riil.
Program tersebut meliputi sektor pangan, energi, perikanan, hilirisasi industri, hingga penguatan investasi nasional. "Kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain," ujar Prasetyo.
Data BI menunjukkan stabilitas nilai tukar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor. Sementara Dana Moneter Internasional atau IMF dalam laporan World Economic Outlook 2026 menyebut koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen penting bagi negara berkembang untuk menghadapi gejolak ekonomi global dan tekanan pasar keuangan internasional.
Ekonom menilai langkah koordinasi lintas lembaga tersebut menjadi sinyal positif bagi pelaku pasar karena menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
(Sf/Lo)