Samarinda - Lonjakan jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) memicu langkah cepat dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, pada Sabtu (22/8/2026), untuk mengevaluasi langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama jajaran menteri dan pemerintah daerah setempat.

Setibanya di lokasi, Kepala Negara langsung memimpin rapat koordinasi guna mencocokkan data pantauan satelit dengan kondisi riil di lapangan. Beliau menginstruksikan agar jajarannya memaparkan situasi terkini secara terperinci. “Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden.

Kehadiran Presiden turut didampingi oleh unsur lintas kementerian dan lembaga sebagai bentuk keseriusan penanganan di tingkat wilayah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi formasi lengkap dalam rapat terpadu tersebut. 

“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Seskab Teddy.

Pemaparan situasi berbasis data kemudian diambil alih oleh Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo. Berdasarkan pemantauan 24 jam terakhir, eskalasi karhutla di Kalbar menunjukkan angka yang signifikan dengan terdeteksinya 198 hotspot berkepercayaan tinggi, 3.100 hotspot berkepercayaan menengah, dan 406 hotspot berkepercayaan rendah.

Terkait pemetaan wilayah yang paling terdampak, Bulo menyoroti beberapa kabupaten di kawasan selatan dan timur Kalimantan Barat yang membutuhkan intervensi segera. 

“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.

Merespons paparan data tersebut, pemerintah memutuskan untuk segera melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang sebelumnya terhenti pada 18 Agustus karena minimnya awan potensial. Berdasarkan proyeksi terbaru, curah hujan ringan diperkirakan akan turun di wilayah timur Kalbar yang akan dimaksimalkan untuk menekan sebaran api. 

“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.

Kunjungan langsung Kepala Negara ini dirancang untuk memastikan seluruh elemen pemerintah bergerak secara terukur dan berbasis fakta dalam memitigasi dampak karhutla agar tidak meluas. 

(Sf/Rs)