Samarinda - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diakui masih jauh dari ideal. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut pengawasan yang lemah , pungli berkedok yayasan, hingga insiden keracunan menjadi masalah yang harus segera dibenahi.

Evaluasi itu ia sampaikan dalam forum paparan Transformasi MBG 2.0 yang digelar di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dalam forum itu, Sudaryono menggambarkan beratnya membenahi MBG seperti permainan ular tangga. Progres yang sudah dibangun bisa seketika runtuh hanya karena satu kasus keracunan.

“Kami ini seperti main ular tangga. Sudah naik jauh, begitu ada satu kasus keracunan, langsung ketemu ular dan turun lagi ke bawah," ujar Sudaryono di kutip di kanal YouTube BGN

Mantan Wakil Menteri Pertanian itu lantas membongkar kondisi internal BGN saat ia baru masuk awal Juli lalu. Ia kaget, hanya ada 700 personel yang dibebani tanggung jawab mengawasi puluhan ribu dapur.

Dengan 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus dipantau, pengawasan jelas tidak maksimal. Dari celah itulah muncul berbagai penyimpangan.

“Bayangkan, 700 orang harus mengawasi 27 ribu dapur SPPG. Jelas pengawasan tidak akan optimal," katanya.

Salah satu praktik yang disorot adalah bisnis titik dapur oleh yayasan perantara. Modusnya, yayasan tersebut menarik setoran Rp500 hingga Rp1.500 untuk setiap ompreng makanan. Kejaksaan mencatat ada hampir 600 dapur yang tersangkut jaringan yayasan itu, dengan perputaran uang yang fantastis.

“Ada yayasan yang memungut Rp500 sampai Rp1.500 per ompreng. Mereka bisa dapat Rp1 miliar per hari tanpa bekerja sama sekali," ungkapnya.

BGN pun langsung bersih-bersih. Kontrak kerja sama dengan yayasan dirombak total, belanja yang tidak ada kaitan dengan operasional MBG disetop, dan pejabat hingga eselon II diganti. Skema honor juga direvisi dari yang awalnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2 ribu per porsi.

Untuk menekan kebocoran, biaya operasional dapur dipatok maksimal Rp3 ribu per porsi. Hasilnya, BGN mengklaim bisa melakukan efisiensi Rp44 triliun selama 100 hari kerja. Ada juga dana sekitar Rp160 miliar yang dikembalikan ke negara setelah diaudit.

Masalah lain, dari 26.385 dapur yang dimonitor, masih ada 6.100 dapur yang mangkir melaporkan penggunaan dana harian.

Di sektor keamanan pangan, target BGN adalah nihil kasus keracunan. Saat ini trennya memang membaik, rasio insiden turun dari 5,3 pada 2025 menjadi 3,9 di periode Januari-Juli 2026, lalu 3,5 pada Juli-Oktober 2026. Meski begitu, angkanya masih kalah dari negara maju seperti AS, Jepang dan Uni Eropa.

BGN kini memperketat SOP, terutama kontrol suhu dan waktu penyimpanan makanan. Setiap wadah wajib diberi label jam konsumsi dan segel.

Pengawasan digital juga mulai dijalankan. Dapur SPPG dipasangi CCTV yang terkoneksi langsung ke pusat dan dilengkapi AI. Baru 70 dapur yang terpasang, namun hingga akhir 2026 ditargetkan tembus 5.000 sampai 10.000 dapur.

Publik juga diajak ikut mengawasi lewat aplikasi Radar MBG. Di sana orang tua, guru, kepsek hingga kader posyandu bisa mengecek menu harian, siapa penerima, siapa penanggung jawab dapur, hingga kandungan gizinya.

Untuk penyajian, BGN akan memperluas sistem prasmanan. Setelah sukses diuji di 66 dapur, akan ditambah 230 dapur lagi. Target akhir tahun 5.000-10.000 dapur sudah pakai prasmanan. Makanan diantar ke kelas dalam kondisi hangat dengan suhu minimal 60 derajat agar aman.

Selain itu BGN menyiapkan Loka MBG, platform pengadaan pangan yang lebih transparan dan merujuk harga pemerintah. Tahap awal jalan November, peluncuran besar dengan tujuh komoditas utama pada Desember 2026.

Sudaryono menegaskan, MBG tidak boleh hanya soal kenyang. Dampak ekonominya harus dirasakan petani, peternak, UMKM dan seluruh rantai pasok pangan di daerah.

(Sf/Rs)