Balikpapan – Momentum Hari Bhayangkara ke-80 dimanfaatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan yang semakin humanis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tengah tantangan keamanan yang terus berkembang, kepercayaan publik disebut menjadi modal utama yang harus terus dijaga.

Pesan tersebut disampaikan Kapolda Kaltim, Irjen Pol. Endar Priantoro saat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Balikpapan, Rabu (1/7/2026).

Dalam amanat Presiden, seluruh jajaran Polri mendapat apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan pengorbanannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Mengusung tema 80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat, Presiden menegaskan bahwa seluruh bentuk pengabdian Polri harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Polri dituntut hadir dengan pelayanan yang cepat, profesional, humanis, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kapolda Endar saat membacakan amanat Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa tantangan Polri ke depan semakin kompleks. Selain menghadapi kejahatan konvensional, institusi kepolisian juga dituntut mampu mengantisipasi berbagai ancaman baru, mulai dari kejahatan siber, kejahatan transnasional, hingga dampak dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

“Karena itu, Polri diharapkan tidak hanya bekerja secara reaktif, tetapi juga mampu menerapkan pendekatan yang prediktif, adaptif, dan berbasis data agar dapat menjawab perubahan situasi keamanan sekaligus memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi,” lanjutnya.

Dalam amanat tersebut, Presiden turut mengapresiasi kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional. Di antaranya pengawalan program makan bergizi gratis, dukungan terhadap swasembada pangan melalui pengembangan lahan jagung, pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online, hingga pengamanan proyek-proyek strategis nasional yang mendukung investasi serta hilirisasi industri.

“Presiden menegaskan bahwa tantangan terbesar Polri saat ini bukan semata menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” jelasnya.

Untuk itu, reformasi birokrasi dinilai harus terus diperkuat agar Polri semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam menjalankan setiap tugas pelayanan maupun penegakan hukum.

Presiden juga menekankan lima prioritas yang harus menjadi pedoman seluruh anggota Polri, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman multidimensi di era digital, meningkatkan fleksibilitas organisasi menghadapi perubahan lingkungan strategis, serta memperkuat legitimasi institusi melalui peningkatan kepercayaan publik.

Legitimasi Polri di negara demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

“Oleh sebab itu, komunikasi publik yang terbuka, respons cepat terhadap berbagai kritik, serta budaya integritas harus terus dibangun di seluruh jajaran,” paparnya.

Menutup amanatnya, Presiden mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan profesi sebagai anggota Polri sebagai panggilan pengabdian. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, setiap pelayanan menjadi kehormatan, dan kepercayaan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju,” demikian penegasan Presiden yang dibacakan Kapolda Kaltim.

(Sf/Rs)