Samarinda – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat upaya mitigasi menghadapi fenomena El Nino yang kini telah memasuki kategori kuat dengan mengintensifkan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. 

Langkah tersebut difokuskan untuk mengantisipasi kekeringan, menjaga ketersediaan air di waduk, serta menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.

Program tersebut dilaksanakan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta sejumlah pihak swasta sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dan panjang.

Hal itu disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, kepada awak media usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Keterangan tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Dalam paparannya, BMKG menjelaskan bahwa El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius. 

Saat ini, kondisi tersebut telah masuk kategori El Nino kuat sehingga membutuhkan langkah antisipasi yang lebih intensif.

"Untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat. Jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama terkait kekeringan dan yang kedua terkait kebakaran hutan dan lahan," ujar Faisal.

BMKG menyebut operasi modifikasi cuaca difokuskan untuk membantu pengisian waduk yang menjadi sumber air baku, irigasi pertanian, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 

Dari sekitar 240 waduk di Indonesia, sejumlah waduk menjadi prioritas sesuai kondisi hidrologi di masing-masing wilayah.

"BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerja sama dengan BNPB, Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua, itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, irigasi dan air bersih,” 

Selain menjaga ketersediaan air, operasi modifikasi cuaca juga diarahkan untuk mempertahankan kelembapan lahan gambut di daerah rawan karhutla. 

Enam provinsi menjadi fokus utama, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Operasi serupa juga dilakukan secara situasional di Kepulauan Riau dan Aceh.

Menurut BMKG, operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan sepanjang 2026 mampu meningkatkan curah hujan di wilayah sasaran sekitar 30 hingga 40 persen.

"Selama tahun 2026 ini sudah dilakukan dan efektivitasnya sekitar 30 sampai 40 persen dapat menambah curah hujan pada daerah-daerah tertentu,” ujarnya. 

BMKG menegaskan penentuan lokasi operasi dilakukan berdasarkan kajian ilmiah. Data tinggi muka air tanah di kawasan gambut dipadukan dengan informasi dari aplikasi SIPONGI milik Kementerian Kehutanan. 

Ketika permukaan air tanah turun hingga batas tertentu, operasi modifikasi cuaca segera dilakukan untuk menjaga lahan tetap jenuh sehingga tidak mudah terbakar.

"Sejak tahun 2015 kita melakukan pendekatan preventif. Tidak hanya menunggu titik api, tetapi ketika muka air tanah mulai menurun, dilakukan modifikasi cuaca agar lahan tetap jenuh sehingga tidak mudah terbakar,” sebutnya. 

BMKG juga mengingatkan Indonesia memiliki 699 zona musim dengan karakteristik hujan yang berbeda-beda. Karena itu, pelaksanaan modifikasi cuaca disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayah dan menggunakan bahan semai alami yang dinyatakan aman bagi lingkungan.

Sebelumnya, BMKG memprakirakan puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Juli hingga September dengan potensi El Nino bertahan hingga awal 2027. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, krisis air, hingga kebakaran hutan dan lahan sehingga pemerintah mengimbau seluruh daerah memperkuat langkah mitigasi sejak dini.

(Sf/Lo)