Tenggarong – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG subsidi tidak mengalami kenaikan meski terjadi penyesuaian pada sejumlah BBM non-subsidi. 

Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global dan kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi.

Kepastian itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/6/26) dan disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Bahlil menegaskan pemerintah tetap mempertahankan harga energi bersubsidi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang sangat bergantung pada BBM subsidi dan LPG tiga kilogram untuk kebutuhan sehari-hari.

"Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali," kata Bahlil.

Menurut dia, pemerintah tengah menggodok berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, BBM subsidi dan LPG tidak menjadi bagian dari penyesuaian harga yang dilakukan belakangan ini.

"BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan," ujarnya.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi tetap mengikuti perkembangan harga pasar dan akan dihitung secara cermat oleh badan usaha, baik Pertamina maupun perusahaan swasta yang bergerak di sektor hilir migas.

Pemerintah menilai langkah mempertahankan harga energi subsidi menjadi salah satu instrumen penting untuk mengendalikan beban pengeluaran rumah tangga. Kebijakan ini juga dilakukan di tengah meningkatnya tekanan harga energi dunia yang dipengaruhi kondisi geopolitik internasional.

Data Kementerian ESDM menunjukkan harga Pertalite saat ini tetap berada di angka Rp10 ribu per liter, sedangkan Biosolar subsidi dipertahankan sebesar Rp6.800 per liter. Pemerintah juga memastikan tidak ada perubahan harga untuk LPG subsidi 3 kilogram yang menjadi kebutuhan utama jutaan rumah tangga dan pelaku usaha mikro.

Kebijakan mempertahankan harga energi subsidi sejalan dengan upaya pemerintah menjaga konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan porsi lebih dari separuh total pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian untuk BBM non-subsidi sesuai mekanisme pasar. Bahlil mengatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan perkembangan harga minyak dunia.

Pernyataan Bahlil juga mempertegas arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga energi bersubsidi tetap dijaga demi melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global. Sebelumnya, Bahlil menyebut keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional serta daya beli masyarakat. 

Pengamat energi menilai kebijakan menjaga harga energi subsidi dapat membantu menahan laju inflasi dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, pemerintah tetap dituntut menjaga keseimbangan fiskal agar beban subsidi energi tidak terus meningkat ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat untuk sementara masih dapat memperoleh BBM subsidi dan LPG dengan harga yang sama seperti sebelumnya, sementara pemerintah terus memantau perkembangan pasar energi global dan kondisi ekonomi dalam negeri.

(Sf/Lo)