Tenggarong – Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) masih menjadi salah satu gangguan pernapasan kronis yang banyak dialami masyarakat Indonesia, namun kerap tidak terdiagnosis pada tahap awal. 

Kondisi ini membuat sebagian besar pasien baru mengetahui penyakitnya ketika fungsi paru sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Berdasarkan berbagai laporan kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI), PPOK termasuk dalam kelompok penyakit tidak menular yang menyumbang beban kesehatan cukup besar di Indonesia, terutama pada kelompok usia dewasa hingga lanjut usia dengan riwayat paparan rokok dan polusi udara dalam jangka panjang.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes RI sebelumnya mencatat prevalensi PPOK di Indonesia mencapai 3,7 persen atau setara dengan lebih dari 9 juta penduduk. Sejumlah kajian lain juga menyebut angka tersebut bisa lebih tinggi karena banyak kasus yang belum terdeteksi di fasilitas layanan kesehatan.

Secara global, World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia menyebut PPOK sebagai salah satu penyebab kematian utama di dunia dan menempati posisi ketiga penyebab kematian secara global, dengan jutaan kasus kematian setiap tahun. WHO juga menekankan sebagian besar kasus PPOK dapat dicegah melalui pengendalian faktor risiko, seperti rokok dan polusi udara.

PPOK sendiri merupakan penyakit yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan secara progresif dan bersifat jangka panjang. Kondisi ini membuat aliran udara ke paru-paru menjadi terhambat, sehingga penderita mengalami gangguan napas yang semakin berat seiring waktu.

Gejala awal PPOK sering kali tidak disadari karena muncul secara perlahan. Keluhan seperti batuk berkepanjangan, produksi dahak yang menetap dan sesak napas saat beraktivitas ringan kerap dianggap sebagai gangguan pernapasan biasa. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak segera melakukan pemeriksaan kesehatan paru pada tahap awal.

Dalam banyak kasus, penderita baru datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami sesak napas yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada kondisi tersebut, fungsi paru umumnya sudah menurun dan penanganan lebih difokuskan untuk mengendalikan gejala agar tidak semakin memburuk.

Tenaga kesehatan menilai keterlambatan diagnosis ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan PPOK di Indonesia. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan fungsi paru juga menjadi faktor yang membuat penyakit ini sering tidak terdeteksi sejak dini.

Faktor risiko PPOK di Indonesia masih didominasi oleh kebiasaan merokok yang tinggi, baik pada perokok aktif maupun paparan asap rokok pada perokok pasif. Data Kemenkes RI menunjukkan tingginya prevalensi perokok dewasa di Indonesia turut memperbesar risiko gangguan paru kronis. 

Selain itu, paparan polusi udara dari kendaraan bermotor, asap industri, serta debu di lingkungan kerja seperti pertambangan dan konstruksi juga turut meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit ini.

Kemenkes RI juga mendorong deteksi dini PPOK melalui pemeriksaan fungsi paru atau spirometri, terutama bagi kelompok berisiko seperti perokok aktif, perokok pasif, serta pekerja dengan paparan debu jangka panjang. Namun, pemeriksaan ini masih belum banyak dilakukan secara rutin di fasilitas kesehatan tingkat dasar.

Sejumlah studi kesehatan juga menyebut PPOK sebagai penyakit yang sering tidak terdiagnosis (underdiagnosed disease), karena gejalanya yang berkembang perlahan dan sering disalahartikan sebagai batuk biasa atau penyakit pernapasan ringan.

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan paru membuat PPOK sering tidak terdeteksi sejak awal. Akibatnya, sebagian besar pasien baru mengetahui kondisinya setelah memasuki tahap yang lebih berat.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap gejala gangguan pernapasan yang berlangsung lama serta tidak mengabaikan batuk dan sesak napas yang terjadi berulang. Pencegahan dilakukan dengan menghindari rokok, mengurangi paparan polusi, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terutama bagi kelompok berisiko.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan angka keterlambatan diagnosis PPOK dapat ditekan, sehingga kualitas hidup penderita dapat lebih terjaga dan beban penyakit ini di Indonesia dapat berkurang.

(Sf/Lo)