Samarinda — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya mengungkap tingginya kasus penyakit kronis, tetapi juga menjadi alarm terhadap kondisi kesehatan jiwa anak dan remaja Indonesia.

Hingga Juli 2026, hasil skrining jutaan peserta menunjukkan perlunya penguatan deteksi dini gangguan mental, peningkatan layanan psikologis, serta kolaborasi lintas sektor untuk mencegah meningkatnya kasus kecemasan, depresi, hingga perundungan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan rilis resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang dipublikasikan melalui laman resmi Kemenkes, hingga Juli 2026 sebanyak 59,6 juta masyarakat telah mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 juta peserta merupakan kelompok anak sekolah dan remaja.

Dalam rilis yang sama, Kemenkes mengungkapkan hasil skrining kesehatan jiwa terhadap sekitar 7 juta anak selama pelaksanaan CKG periode 2025–2026. Hasilnya, sekitar 4,4 persen atau 338 ribu anak menunjukkan indikasi gejala kecemasan (anxiety disorder), sementara 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak terindikasi mengalami gejala depresi (depression disorder). 

Temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena menunjukkan pentingnya penguatan deteksi dini dan penanganan kesehatan jiwa pada anak dan remaja.

Pemerintah menilai berbagai faktor sebagai pemicu meningkatnya gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja. Selain tekanan akademik, kasus cyberbullying, perundungan di sekolah, konflik keluarga, hingga penggunaan gawai secara berlebihan dinilai turut memengaruhi kondisi psikologis anak.

Untuk menekan risiko tersebut, Kemenkes terus mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun, tantangan masih dihadapi karena ketersediaan psikolog klinis dan psikiater anak di sejumlah daerah masih terbatas, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental belum merata.

Selain penguatan layanan kesehatan, pemerintah juga menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sejumlah kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat edukasi kesehatan mental di sekolah.

Langkah tersebut mencakup peningkatan kapasitas guru dalam mengenali tanda awal gangguan psikologis, penguatan layanan konseling, hingga pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Pemerintah berharap hasil Program CKG tidak hanya menjadi basis data kesehatan nasional, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan deteksi dini, penanganan yang cepat, serta keterlibatan keluarga, sekolah dan tenaga kesehatan, kasus gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja diharapkan dapat ditekan sehingga mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang lebih sehat, produktif dan tangguh.

(Sf/Lo)