Samarinda – Extinction Rebellion (XR) Bunga Terung Kalimantan Timur, kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam isu krisis iklim dan lingkungan, mendesak pemerintah segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara cepat dan transparan serta mengusut pihak yang bertanggung jawab, termasuk korporasi yang berada di sekitar lokasi kebakaran.

Desakan tersebut disampaikan di tengah luas karhutla di Kalimantan Timur yang disebut mencapai 5.708,96 hektare per 17 September 2026. 

XR Bunga Terung juga menyoroti persoalan kebutuhan dasar masyarakat Samarinda, mulai dari listrik, air bersih hingga BBM yang dinilai masih membebani warga.

Juru Bicara XR Kaltim Bunga Terung, Yopin Pratama, mengatakan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. 

Pemerintah juga diminta terbuka mengenai penyebab kebakaran dan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan titik kebakaran.

"Yang paling mendesak sebenarnya yang pertama, kita ingin mendesak pemerintah agar segera menangani Karhutla secara cepat dan transparan. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat," ujar Yopin, Sabtu (19/9/2026).

Yopin menyebut sejumlah korporasi di Kaltim masuk dalam data yang dihimpun XR terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran. Di antaranya PT Puji Sempurna Lestari di Berau, PT Diva Perdana Pesona di Kutai Timur dan PT Inhutani I di Paser.

Ia menegaskan penyebutan nama perusahaan tersebut masih sebatas dugaan dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta proses hukum.

Data luas karhutla yang digunakan XR dalam pernyataan sikapnya dihimpun dari sejumlah pemberitaan media, termasuk pembaruan data per 17 September 2026.

XR mencatat luas lahan terbakar di Kalimantan Barat mencapai 48.535,73 hektare, Kalimantan Tengah 9.440,36 hektare, Kalimantan Utara sekitar 3.600 hektare dan Kalimantan Timur 5.708,96 hektare. Di Kaltim, Palaran dan Sambutan disebut menjadi wilayah yang terdampak cukup parah.

Tak hanya karhutla, XR Bunga Terung menyoroti kebutuhan dasar masyarakat Samarinda. Yopin menyebut antrean BBM, pemadaman listrik bergilir dan distribusi air yang bergilir sebagai persoalan yang dirasakan langsung warga.

"Makanya dalam aksi kemarin juga tidak hanya soal krisis iklim dan kebakaran yang kita angkat, tetapi juga soal isu-isu krusial yang terjadi di Samarinda," katanya.

XR meminta pemerintah, PLN, PDAM dan Pertamina membuka penjelasan mengenai gangguan pelayanan, menjamin distribusi serta menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat.

Pemerintah juga didesak membuka data konsesi, mengaudit izin dan proyek di wilayah rawan kebakaran serta menindak pihak yang terbukti melanggar.

"Harapan terbesarnya adalah pemerintah harus segera menangani segala problem dan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu soal Karhutla, kemudian soal kebutuhan-kebutuhan yang fundamental atau mendasar seperti air, kemudian listrik, kemudian juga soal minyak BBM," ungkap Yopin.

Jika tidak ada langkah penyelesaian yang dinilai memadai, XR Bunga Terung Kaltim menyatakan akan kembali mengonsolidasikan kelompok masyarakat di Samarinda untuk mengadvokasi persoalan tersebut.

Yopin menegaskan isu yang dibawa XR tidak hanya berkaitan dengan karhutla, tetapi juga pemenuhan hak dasar masyarakat.

(Sf/Lo)