Sangatta – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi kendala dalam menjangkau kelompok yang berisiko terinfeksi HIV. Salah satunya pekerja seks komersial (PSK), terutama yang tidak berada di lokasi yang mudah dijangkau petugas.

Kepala Dinkes Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati mengatakan, petugas bersama tim selama ini turun ke lokalisasi dan kafe untuk memberikan penyuluhan, pemeriksaan HIV, serta pemeriksaan penyakit infeksi menular seksual (IMS).

“Kalau untuk yang lokalisasi, kemudian kafe-kafe, itu petugas kami turun bersama tim biasanya. Itu selain melakukan penyuluhan, kemudian juga ada pemeriksaan HIV dan juga pemeriksaan penyakit infeksi menular seksual,” ujar Yuwana.

Namun, kondisi berbeda ketika kelompok berisiko tidak berada di lokasi yang bisa dijangkau langsung oleh petugas.

Untuk menjangkau kelompok tersebut, Dinkes bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan komunitas. Anggota komunitas bukan petugas resmi sehingga lebih mudah masuk ke lingkungan kelompok yang sulit dijangkau.

“Mereka kan bukan petugas secara resmi. Sehingga mereka justru malah mudah masuk ke komunitas-komunitas tadi. Kemudian menggali info-info dan sebagainya,” katanya.

Yuwana menambahkan, anggota komunitas yang melakukan penjangkauan juga memiliki pengalaman berada di lingkungan yang mereka datangi. Karena itu, mereka lebih mudah diterima saat masuk dan menggali informasi mengenai orang-orang yang menjadi sasaran pemeriksaan.

“Begitu mereka masuk ke komunitas itu mereka bisa diterima. Pada saat mereka menggali informasi, ternyata tahu orang-orang yang menjadi sasaran untuk dilakukan tes,” katanya.

Dari penjangkauan tersebut, orang-orang yang sebelumnya tidak ditemukan petugas dapat diketahui dan kemudian dibujuk untuk menjalani pemeriksaan. Yuwana mengatakan, hasil penjangkauan komunitas tersebut membuat data yang diperoleh bisa berbeda dengan data dari petugas.

Ia menyebut kondisi itu sebagai data bayangan. Petugas resmi, kata dia, hanya dapat memasukkan data orang yang berhasil ditemukan dalam penjangkauan. Sementara komunitas dapat bergerak lebih luas.

“Kalau terus terang petugas resmi misalnya mau periksa datanya yang bisa diinput itu hanya ketemu misalnya 200. Ternyata teman-teman yang dari komunitas tadi dia bisa bergerak,” ungkapnya.

Data hasil penjangkauan tersebut kini dikoordinasikan Dinkes bersama KPA agar dapat ikut dimasukkan dan disinkronkan dengan data Kementerian Kesehatan.

“Data yang dari KPA tadi yang namanya tadinya data bayangan itu juga akan kita input. Sehingga nanti semua bisa masuk ke data Kemenkes dan itu bisa sinkron datanya,” pungkas Yuwana.

(Sf/RS)