Cari disini...
Kesehatan
Sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) sekaligus pendampingan keluarga berisiko stunting di Aula Kelurahan Bontang Kuala. (Foto: Prokompim Bontang)
Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menargetkan angka stunting di daerah itu turun menjadi satu digit pada 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), kader, hingga dunia usaha.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan KB (DP3AKB) Bontang, Bahtiar Mabe, menyampaikan target tersebut dalam kegiatan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta pendampingan keluarga berisiko stunting di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Rabu (23/9/2026).
“Kita akan memperkuat langkah penanganan stunting untuk menurunkan angka yang saat ini masih berada di kisaran 15 persen menjadi satu digit pada 2027,” ucap Bachtiar Mabe.
Program tersebut akan diperkuat melalui Gerakan Orang Tua Asuh serta pendampingan keluarga yang menjadi sasaran intervensi. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan penanganan dilakukan hingga tingkat keluarga.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM Pemkot Bontang, Lukman, mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.
“Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk memastikan keluarga berisiko memperoleh pendampingan, edukasi, serta dukungan berkelanjutan,” jelas Lukman.
Selain memperkuat kolaborasi, Pemkot Bontang akan mengoptimalkan serapan anggaran, memperluas jangkauan pendampingan, serta memperbaiki akurasi basis data keluarga. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan dampaknya dapat diukur.
Salah satu program yang akan diperluas yakni Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 250 penerima di sembilan kelurahan. Pemerintah berencana memperluas cakupannya hingga 15 kelurahan.
Pendampingan keluarga juga akan diarahkan pada peningkatan pemahaman mengenai gizi, pola asuh, serta pemantauan tumbuh kembang anak.
Kegiatan yang diprakarsai DP3AKB Bontang tersebut turut dihadiri Ketua DWP Bontang Siti Slamet Mulyati, jajaran kader dan penyuluh, serta ibu hamil dan orang tua balita penerima manfaat.
Pemkot Bontang menyatakan penguatan intervensi dan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menekan angka stunting sekaligus memastikan keluarga berisiko mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Kesehatan

Sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) sekaligus pendampingan keluarga berisiko stunting di Aula Kelurahan Bontang Kuala. (Foto: Prokompim Bontang)
Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menargetkan angka stunting di daerah itu turun menjadi satu digit pada 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), kader, hingga dunia usaha.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan KB (DP3AKB) Bontang, Bahtiar Mabe, menyampaikan target tersebut dalam kegiatan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta pendampingan keluarga berisiko stunting di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Rabu (23/9/2026).
“Kita akan memperkuat langkah penanganan stunting untuk menurunkan angka yang saat ini masih berada di kisaran 15 persen menjadi satu digit pada 2027,” ucap Bachtiar Mabe.
Program tersebut akan diperkuat melalui Gerakan Orang Tua Asuh serta pendampingan keluarga yang menjadi sasaran intervensi. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan penanganan dilakukan hingga tingkat keluarga.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM Pemkot Bontang, Lukman, mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.
“Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk memastikan keluarga berisiko memperoleh pendampingan, edukasi, serta dukungan berkelanjutan,” jelas Lukman.
Selain memperkuat kolaborasi, Pemkot Bontang akan mengoptimalkan serapan anggaran, memperluas jangkauan pendampingan, serta memperbaiki akurasi basis data keluarga. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan dampaknya dapat diukur.
Salah satu program yang akan diperluas yakni Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 250 penerima di sembilan kelurahan. Pemerintah berencana memperluas cakupannya hingga 15 kelurahan.
Pendampingan keluarga juga akan diarahkan pada peningkatan pemahaman mengenai gizi, pola asuh, serta pemantauan tumbuh kembang anak.
Kegiatan yang diprakarsai DP3AKB Bontang tersebut turut dihadiri Ketua DWP Bontang Siti Slamet Mulyati, jajaran kader dan penyuluh, serta ibu hamil dan orang tua balita penerima manfaat.
Pemkot Bontang menyatakan penguatan intervensi dan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menekan angka stunting sekaligus memastikan keluarga berisiko mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
(Sf/Rs)