Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menargetkan polis asuransi pertanian terbit pada Desember 2026. Program prioritas Bupati Kutim ini menyasar lahan pertanian seluas 1.200 hektare. Seluruh biaya premi ditanggung pemerintah daerah sehingga petani tidak perlu mengeluarkan biaya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutim, Dyah Ratnaningrum, mengatakan persiapan program tersebut sudah dilakukan. Mulai dari nota kesepahaman (MoU) dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), perjanjian kerja sama antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) dengan Jasindo, hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Menurutnya, saat ini tahapan yang masih ditunggu adalah data petani. Untuk itu, ia meminta DTPHP bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) terus mengawal proses pendataan agar program tersebut segera terealisasi.

“Jangan sampai ini tidak ada progres. Karena ini membawa nama Bupati. Ini menjadi program Bupati. Target kita 1.200 hektare,” ujar Dyah saat kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Kementerian Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Dia berharap proses tersebut tidak lagi tertunda sehingga polis asuransi bisa diterbitkan sesuai target.“Harapan kita nanti mudah-mudahan paling tidak di bulan Desember itu sudah ada polis yang terbit,” katanya.

Dyah menjelaskan, skema asuransi yang disiapkan menetapkan premi sebesar Rp180 ribu dengan nilai pertanggungan Rp6 juta. Biaya premi sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah sehingga petani tidak dibebani pembayaran.

“Dari pihak petani itu sama sekali tidak keluar uang. Jadi, semua ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya.

Dia menyebutkan, nilai pertanggungan tersebut diharapkan dapat membantu petani ketika mengalami gagal panen akibat serangan hama dan sebagainya.

“Bisa seandainya terjadi gagal panen, ada serangan hama dan sebagainya, uang Rp6 juta ini akan sangat membantu,” ungkapnya.

Terkait besaran premi, Dyah mengatakan nilai tersebut belum dapat ditingkatkan karena tidak ada aturan dari Jasindo yang memungkinkan kenaikan premi.

Ia mengingatkan, peran PPL masih diperlukan untuk membantu penginputan data petani melalui tautan yang disediakan Jasindo. Setelah data petani masuk, proses pembayaran dan penerbitan polis dapat segera dilakukan.

“Yang belum tinggal data dari petani. Kalau data itu masuk, pembayaran dan proses pembuatan polis itu akan bisa segera direalisasikan,” tuturnya.

(Sf/Lo)