Ekonomi
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2027 melampaui angka Rp800 miliar.
Target tersebut didorong melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pertambangan, menyusul adanya kesenjangan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara Kukar dan Kutai Timur (Kutim).
Aulia mengungkapkan, penerimaan PBBKB Kutim saat ini mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar hanya berkisar Rp500 miliar.
Padahal, berdasarkan data penerimaan royalti batu bara, Kukar justru memperoleh bagian lebih besar dibandingkan daerah lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu potensi yang perlu ditelusuri dan dioptimalkan agar penerimaan pajak daerah dapat lebih sebanding dengan aktivitas pertambangan di wilayah Kukar.
"Kita sedang melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi terkait pajak daerah, utamanya pajak di sektor pertambangan. Jika berbicara mengenai sektor pertambangan, ada beberapa jenis pajak yang menjadi perhatian, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBBKB dan Pajak Air Permukaan," ujar Aulia, Selasa (17/11/2026).
Aulia menjelaskan, pembahasan optimalisasi pajak tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Pertemuan itu membahas sejumlah potensi penerimaan yang masih dapat dimaksimalkan, termasuk menelusuri perbedaan penerimaan pajak antara Kukar dan Kutim.
Ia menilai, besarnya penerimaan royalti batu bara berkaitan dengan tingkat produksi di masing-masing daerah.
Aktivitas produksi yang tinggi tentu membutuhkan dukungan alat berat serta bahan bakar dalam jumlah besar. Karena itu, penerimaan PBBKB Kukar dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
"Dengan kondisi itu, seharusnya penerimaan PBBKB Kutai Kartanegara bisa lebih besar dibandingkan daerah lain, termasuk Kutai Timur," tegasnya.
Untuk merealisasikan potensi tersebut, Pemkab Kukar akan mendorong pembenahan administrasi, pendataan, hingga penempatan pembayaran pajak agar penerimaan daerah dapat tercatat dan tersalurkan secara optimal.
Aulia optimistis, apabila berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi antarlembaga, penerimaan daerah pada 2027 berpeluang meningkat hingga melampaui Rp800 miliar.
"Angka tersebut bukan sekadar asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan," pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Ekonomi

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2027 melampaui angka Rp800 miliar.
Target tersebut didorong melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pertambangan, menyusul adanya kesenjangan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara Kukar dan Kutai Timur (Kutim).
Aulia mengungkapkan, penerimaan PBBKB Kutim saat ini mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar hanya berkisar Rp500 miliar.
Padahal, berdasarkan data penerimaan royalti batu bara, Kukar justru memperoleh bagian lebih besar dibandingkan daerah lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu potensi yang perlu ditelusuri dan dioptimalkan agar penerimaan pajak daerah dapat lebih sebanding dengan aktivitas pertambangan di wilayah Kukar.
"Kita sedang melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi terkait pajak daerah, utamanya pajak di sektor pertambangan. Jika berbicara mengenai sektor pertambangan, ada beberapa jenis pajak yang menjadi perhatian, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBBKB dan Pajak Air Permukaan," ujar Aulia, Selasa (17/11/2026).
Aulia menjelaskan, pembahasan optimalisasi pajak tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Pertemuan itu membahas sejumlah potensi penerimaan yang masih dapat dimaksimalkan, termasuk menelusuri perbedaan penerimaan pajak antara Kukar dan Kutim.
Ia menilai, besarnya penerimaan royalti batu bara berkaitan dengan tingkat produksi di masing-masing daerah.
Aktivitas produksi yang tinggi tentu membutuhkan dukungan alat berat serta bahan bakar dalam jumlah besar. Karena itu, penerimaan PBBKB Kukar dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
"Dengan kondisi itu, seharusnya penerimaan PBBKB Kutai Kartanegara bisa lebih besar dibandingkan daerah lain, termasuk Kutai Timur," tegasnya.
Untuk merealisasikan potensi tersebut, Pemkab Kukar akan mendorong pembenahan administrasi, pendataan, hingga penempatan pembayaran pajak agar penerimaan daerah dapat tercatat dan tersalurkan secara optimal.
Aulia optimistis, apabila berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi antarlembaga, penerimaan daerah pada 2027 berpeluang meningkat hingga melampaui Rp800 miliar.
"Angka tersebut bukan sekadar asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan," pungkasnya.
(Sf/Lo)