Seputar Fakta

    Ekonomi

    Kukar Petakan 10.600 Pencari Kerja, Pengangguran Jadi Prioritas

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Lodya A
    18 November 2026 pukul 22:15 WITA

    Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)

    Tenggarong – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pemetaan data pencari kerja hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mendukung penempatan tenaga kerja melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). 

    Dari data yang tersedia, jumlah pencari kerja di Kukar tercatat sekitar 10.600 orang, namun tidak seluruhnya berstatus sebagai pengangguran.

    Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan data tersebut dihimpun dari layanan kartu pencari kerja atau kartu kuning yang tersedia di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Data itu kemudian dapat dipetakan berdasarkan wilayah, mulai dari kecamatan, kelurahan hingga desa.

    “Kalau data pencaker, pencari kerja yang saya sampaikan tadi 10.000, kurang lebih 10.600, itu sebenarnya bersumber dari layanan yang ada di kecamatan untuk layanan kartu pencari kerja, kartu kuning, kemudian layanan kartu pencari kerja yang ada di kabupaten,” ujar Dendy, Rabu (18/11/2026).

    Menurutnya, pemetaan tersebut memungkinkan pemerintah mengetahui persebaran pencari kerja secara lebih rinci. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja dan calon tenaga kerja dapat dipetakan berdasarkan wilayah masing-masing.

    “Memang bisa disajikan sampai dengan per kecamatan, per kelurahan dan per desa. Jadi mapping-nya bisa sampai ke situ,” ujarnya.

    Namun, Dendy mengingatkan terdapat anomali dalam data pencari kerja. Sebab, seseorang yang masih tercatat sebagai pencari kerja belum tentu benar-benar menganggur. 

    Ada pencari kerja yang sudah bekerja, tetapi masih mencari pekerjaan lain karena pekerjaan yang dimiliki belum sesuai dengan harapan atau kebutuhannya.

    “Anomalinya, kalau bicara data pencaker, pencaker ini ada yang sudah bekerja, tapi masih pencari kerja. Karena merasa dia belum bersesuaian,” jelasnya.

    Karena itu, kelompok yang menjadi prioritas dalam program penempatan kerja bukan seluruh pencari kerja secara otomatis. Pemerintah akan mengutamakan masyarakat yang benar-benar berstatus pengangguran.

    “Yang diprioritaskan adalah memang pengangguran. Memang pengangguran aksesnya yang utama adalah pengangguran,” tegas Dendy.

    Selain pengangguran, prioritas juga diarahkan kepada warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 sampai 5 serta masyarakat yang berada di ring 1 wilayah operasi perusahaan.

    Khusus masyarakat ring 1, Dendy menjelaskan kelompok tersebut menjadi indikator penting karena berkaitan dengan kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial, termasuk dukungan untuk pelatihan kompetensi tenaga kerja.

    “Kenapa ring 1 perusahaan ini masuk indikator? Karena nantinya apabila dari perusahaan itu memberikan CSR dan PPM untuk pelatihan kompetensinya, maka memang yang prioritas adalah warga atau tenaga kerja lokal yang berada di ring 1 wilayah operasi perusahaan tersebut,” pungkasnya.

    Dengan pemetaan hingga tingkat desa dan penetapan kelompok prioritas tersebut, data pencari kerja diharapkan tidak sekadar menjadi angka administrasi, tetapi dapat menjadi dasar untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan masyarakat yang paling membutuhkan akses pekerjaan.

    (Sf/Lo)

    Ekonomi

    Kukar Petakan 10.600 Pencari Kerja, Pengangguran Jadi Prioritas

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Lodya A
    18 November 2026 pukul 22:15 WITA

    Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)

    Tenggarong – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pemetaan data pencari kerja hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mendukung penempatan tenaga kerja melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). 

    Dari data yang tersedia, jumlah pencari kerja di Kukar tercatat sekitar 10.600 orang, namun tidak seluruhnya berstatus sebagai pengangguran.

    Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan data tersebut dihimpun dari layanan kartu pencari kerja atau kartu kuning yang tersedia di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Data itu kemudian dapat dipetakan berdasarkan wilayah, mulai dari kecamatan, kelurahan hingga desa.

    “Kalau data pencaker, pencari kerja yang saya sampaikan tadi 10.000, kurang lebih 10.600, itu sebenarnya bersumber dari layanan yang ada di kecamatan untuk layanan kartu pencari kerja, kartu kuning, kemudian layanan kartu pencari kerja yang ada di kabupaten,” ujar Dendy, Rabu (18/11/2026).

    Menurutnya, pemetaan tersebut memungkinkan pemerintah mengetahui persebaran pencari kerja secara lebih rinci. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja dan calon tenaga kerja dapat dipetakan berdasarkan wilayah masing-masing.

    “Memang bisa disajikan sampai dengan per kecamatan, per kelurahan dan per desa. Jadi mapping-nya bisa sampai ke situ,” ujarnya.

    Namun, Dendy mengingatkan terdapat anomali dalam data pencari kerja. Sebab, seseorang yang masih tercatat sebagai pencari kerja belum tentu benar-benar menganggur. 

    Ada pencari kerja yang sudah bekerja, tetapi masih mencari pekerjaan lain karena pekerjaan yang dimiliki belum sesuai dengan harapan atau kebutuhannya.

    “Anomalinya, kalau bicara data pencaker, pencaker ini ada yang sudah bekerja, tapi masih pencari kerja. Karena merasa dia belum bersesuaian,” jelasnya.

    Karena itu, kelompok yang menjadi prioritas dalam program penempatan kerja bukan seluruh pencari kerja secara otomatis. Pemerintah akan mengutamakan masyarakat yang benar-benar berstatus pengangguran.

    “Yang diprioritaskan adalah memang pengangguran. Memang pengangguran aksesnya yang utama adalah pengangguran,” tegas Dendy.

    Selain pengangguran, prioritas juga diarahkan kepada warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 sampai 5 serta masyarakat yang berada di ring 1 wilayah operasi perusahaan.

    Khusus masyarakat ring 1, Dendy menjelaskan kelompok tersebut menjadi indikator penting karena berkaitan dengan kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial, termasuk dukungan untuk pelatihan kompetensi tenaga kerja.

    “Kenapa ring 1 perusahaan ini masuk indikator? Karena nantinya apabila dari perusahaan itu memberikan CSR dan PPM untuk pelatihan kompetensinya, maka memang yang prioritas adalah warga atau tenaga kerja lokal yang berada di ring 1 wilayah operasi perusahaan tersebut,” pungkasnya.

    Dengan pemetaan hingga tingkat desa dan penetapan kelompok prioritas tersebut, data pencari kerja diharapkan tidak sekadar menjadi angka administrasi, tetapi dapat menjadi dasar untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan masyarakat yang paling membutuhkan akses pekerjaan.

    (Sf/Lo)