Samarinda - Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), meminta pemerintah memfokuskan penindakan pada peredaran vape ilegal. Hal ini, disampaikan Ketua Arvindo Kaltim, Sutiardi 
menyusul  terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Sutiardi bilang, sebanyak 1.400 pekerja  terancam kehilangan mata pencaharian akibat regulasi baru yang dikeluarkan oleh MUI.

"Setelah ada fatwa MUI sangat berpengaruh sekali. Utamanya secara pendapatan dan juga secara psikologis market sangat menurun," ujar Sutiardi, Rabu (14/11/2026).

Sutiardi menekankan, pelaku usaha meminta pemerintah untuk memberi batas yang jelas  antara industri vape legal dengan ilegal yang kerap disalahgunakan untuk narkotika.
Penjualan vape legal, kata Sutiardi mematuhi kewajiban hukum, membayar cukai, menggunakan jalur distribusi resmi, serta menyerap tenaga kerja. Selain itu, pelaku usahanya pun terdaftar dan memilik Nomor Induk Berusaha (NIB), serta menjalankan perpajakan. Sementara, penjualan vape ilegal merupakan tindakan kriminal yang harus ditindak secara tegas.

Ia berharap penindakan narkotika tidak berdampak pada pelaku usaha yang selama ini menjalankan bisnis sesuai ketentuan.

"Penindakan harus diarahkan kepada jaringan dan pelaku kejahatan, bukan digeneralisasi. Kami mendukung penuh langkah pemerintah memberantas narkotika," jelasnya.

Sutiardi menyebutkan, terdapat 300 hingga 400 toko ritel vape resmi di Kaltim, berdasarkan pendataan internal asosiasi. Arvindo Kaltim memperkirakan sebanyak 1.400 perkerja yang menggantungkan hidup pada ritel vape di daerah.

Karena itu, pihaknya berharap diberi ruang diskusi agar pelaku usaha dapat menyampaikan kondisi industri saat ini, serta menunggu undangan resmi dari Polda untuk melakukan audiensi.

"Kami sangat mendukung apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Namun, kami meminta agar ada ruang diskusi untuk menyampaikan fakta dan data yang kami punya di industri ini," tuturnya.

Sementara itu, Humas Arvindo, Ferry Rahman, mengatakan toko vape legal di Kaltim hanya menjual vape yang memiliki pita cukai, dan hanya melayani konsumen berusia di atas 21 tahun.
Menurut Ferry, perbedaan produk legal dengan ilegal dapat dilihat dari jalur distribusi. Produk legal dipasarkan melalui toko resmi, sedangkan produk ilegal sering ditemukan di black market atau pasar gelap.

Ferry berharap, toko vape di Kaltim mendapat perhatian serta pengawasan agar dapat menjalankan usaha dengan ketentuan serta dapat membantu perekonomian daerah.

(Sf/Rs)