Ekonomi
Kepala BKAD PPU, Muhajir. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari Dana Bagi Hasil (DBH) terancam meleset dari proyeksi APBD 2026. Sekitar Rp320 miliar dana kurang bayar DBH yang sudah diperhitungkan dalam anggaran hingga kini belum disalurkan pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan peluang realisasi dana tersebut hingga akhir tahun semakin kecil. Padahal, kurang bayar DBH sudah dimasukkan dalam perhitungan pendapatan daerah.
"Sudah kita alokasikan dalam proyeksi pendapatan, tetapi sampai sekarang pemerintah pusat belum menyalurkan hak daerah," kata Muhajir, Kamis (19/11/2026).
Belum cairnya dana tersebut membuat target pendapatan yang disusun dalam APBD Perubahan 2026 berisiko tidak tercapai. Nilainya cukup besar dan menjadi salah satu komponen pendapatan transfer yang menopang keuangan daerah.
Dalam APBD Perubahan 2026, PPU menetapkan pendapatan daerah sekitar Rp1,99 triliun. Komposisinya terdiri dari pendapatan transfer Rp1,7 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp210 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp23,6 miliar.
Muhajir menyebut, ketidakpastian penyaluran kurang bayar DBH menjadi persoalan tersendiri bagi daerah karena anggaran sudah disusun dengan memperhitungkan dana tersebut.
"Targetnya kemungkinan meleset karena sampai hari ini pemerintah pusat belum menyalurkan hak daerah," ujarnya.
Persoalan ini menambah tekanan terhadap kemampuan fiskal PPU. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih mencapai sekitar 87 persen.
Perubahan kebijakan transfer maupun keterlambatan penyaluran berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Ekonomi

Kepala BKAD PPU, Muhajir. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari Dana Bagi Hasil (DBH) terancam meleset dari proyeksi APBD 2026. Sekitar Rp320 miliar dana kurang bayar DBH yang sudah diperhitungkan dalam anggaran hingga kini belum disalurkan pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan peluang realisasi dana tersebut hingga akhir tahun semakin kecil. Padahal, kurang bayar DBH sudah dimasukkan dalam perhitungan pendapatan daerah.
"Sudah kita alokasikan dalam proyeksi pendapatan, tetapi sampai sekarang pemerintah pusat belum menyalurkan hak daerah," kata Muhajir, Kamis (19/11/2026).
Belum cairnya dana tersebut membuat target pendapatan yang disusun dalam APBD Perubahan 2026 berisiko tidak tercapai. Nilainya cukup besar dan menjadi salah satu komponen pendapatan transfer yang menopang keuangan daerah.
Dalam APBD Perubahan 2026, PPU menetapkan pendapatan daerah sekitar Rp1,99 triliun. Komposisinya terdiri dari pendapatan transfer Rp1,7 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp210 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp23,6 miliar.
Muhajir menyebut, ketidakpastian penyaluran kurang bayar DBH menjadi persoalan tersendiri bagi daerah karena anggaran sudah disusun dengan memperhitungkan dana tersebut.
"Targetnya kemungkinan meleset karena sampai hari ini pemerintah pusat belum menyalurkan hak daerah," ujarnya.
Persoalan ini menambah tekanan terhadap kemampuan fiskal PPU. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih mencapai sekitar 87 persen.
Perubahan kebijakan transfer maupun keterlambatan penyaluran berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah.
(Sf/Lo)