Ekonomi

    Bus BTS Samarinda Dapat Lampu Hijau, Tiga Tahun Pertama Dibiayai APBN

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Rusdianto
    02 Oktober 2026 pukul 18:57 WITA

    Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)

    Samarinda – Rencana menghadirkan angkutan umum massal berbasis bus di Samarinda memasuki tahap baru. 

    Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mendapat kepastian dari Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan layanan Buy The Service (BTS) melalui dukungan anggaran APBN dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, dukungan pemerintah pusat diberikan dalam bentuk stimulus pembiayaan selama tiga tahun pertama. 

    Setelah periode tersebut, pembiayaan layanan secara bertahap akan dialihkan kepada Pemkot Samarinda melalui APBD.

    “Untuk angkutan umum massal berbasis bus dengan skema Buy The Service (BTS) ini, kita sudah mendapatkan lampu hijau dan kepastian dari Kementerian Perhubungan. Rencananya akan mulai direalisasikan dan beroperasi pada tahun 2027 melalui alokasi anggaran APBN,” ujar Manalu, Rabu (30/9/2026).

    Ia menjelaskan, skema BTS tersebut merupakan bentuk pendampingan pemerintah pusat pada tahap awal pengoperasian. 

    Setelah tiga tahun pembiayaan melalui APBN, akan dilakukan proses pengalihan atau handover kepada pemerintah daerah.

    “Skema yang diberikan oleh pemerintah pusat ini adalah skema stimulus atau pendampingan selama tiga tahun pertama. Setelah tiga tahun berjalan dengan pembiayaan dari APBN, nantinya akan ada proses handover atau pengalihan skema pembiayaan secara bertahap kepada Pemerintah Kota Samarinda melalui APBD,” jelasnya.

    Dari sisi pelayanan, bus BTS yang direncanakan untuk Samarinda akan menggunakan fasilitas modern. Armada tersebut akan dilengkapi pendingin udara atau AC dan kamera CCTV untuk mendukung keamanan penumpang.

    Sistem pembayaran juga dirancang menggunakan metode nontunai. Bus akan dilengkapi mesin Tap On Bus (TOB) yang memungkinkan pembayaran menggunakan e-money.

    Selain itu, masyarakat nantinya dapat memantau keberadaan bus melalui aplikasi. Sistem tersebut dirancang agar pengguna dapat mengetahui posisi bus secara real-time, termasuk informasi mengenai ketersediaan kursi.

    Konsep layanan juga diarahkan agar dapat digunakan masyarakat dengan kebutuhan aksesibilitas khusus. Manalu menyebut bus akan dilengkapi fasilitas ram pada pintu belakang untuk memudahkan pengguna kursi roda.

    “Bus ini juga dirancang inklusif dan ramah disabilitas, di mana pintu bagian belakang sudah dilengkapi dengan fasilitas ramp untuk pengguna kursi roda,” katanya.

    Untuk tarif, Dishub Samarinda mewacanakan biaya yang terjangkau bagi masyarakat, yakni sekitar Rp2.500. Besaran tersebut masih berupa proyeksi dalam rencana layanan BTS.

    Tarif juga direncanakan terintegrasi antara koridor utama bus dengan angkutan pengumpan atau feeder. Dengan skema tersebut, penumpang yang berpindah dari *feeder* ke bus utama tidak perlu membayar tarif secara terpisah.

    “Tarif ini juga direncanakan terintegrasi antara koridor utama bus dengan angkutan pengumpan (feeder), sehingga penumpang tidak perlu bayar ganda saat berganti moda dari feeder ke bus utama,” pungkas Manalu.

    (Sf/Rs)

    Ekonomi

    Bus BTS Samarinda Dapat Lampu Hijau, Tiga Tahun Pertama Dibiayai APBN

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Rusdianto
    02 Oktober 2026 pukul 18:57 WITA

    Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)

    Samarinda – Rencana menghadirkan angkutan umum massal berbasis bus di Samarinda memasuki tahap baru. 

    Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mendapat kepastian dari Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan layanan Buy The Service (BTS) melalui dukungan anggaran APBN dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, dukungan pemerintah pusat diberikan dalam bentuk stimulus pembiayaan selama tiga tahun pertama. 

    Setelah periode tersebut, pembiayaan layanan secara bertahap akan dialihkan kepada Pemkot Samarinda melalui APBD.

    “Untuk angkutan umum massal berbasis bus dengan skema Buy The Service (BTS) ini, kita sudah mendapatkan lampu hijau dan kepastian dari Kementerian Perhubungan. Rencananya akan mulai direalisasikan dan beroperasi pada tahun 2027 melalui alokasi anggaran APBN,” ujar Manalu, Rabu (30/9/2026).

    Ia menjelaskan, skema BTS tersebut merupakan bentuk pendampingan pemerintah pusat pada tahap awal pengoperasian. 

    Setelah tiga tahun pembiayaan melalui APBN, akan dilakukan proses pengalihan atau handover kepada pemerintah daerah.

    “Skema yang diberikan oleh pemerintah pusat ini adalah skema stimulus atau pendampingan selama tiga tahun pertama. Setelah tiga tahun berjalan dengan pembiayaan dari APBN, nantinya akan ada proses handover atau pengalihan skema pembiayaan secara bertahap kepada Pemerintah Kota Samarinda melalui APBD,” jelasnya.

    Dari sisi pelayanan, bus BTS yang direncanakan untuk Samarinda akan menggunakan fasilitas modern. Armada tersebut akan dilengkapi pendingin udara atau AC dan kamera CCTV untuk mendukung keamanan penumpang.

    Sistem pembayaran juga dirancang menggunakan metode nontunai. Bus akan dilengkapi mesin Tap On Bus (TOB) yang memungkinkan pembayaran menggunakan e-money.

    Selain itu, masyarakat nantinya dapat memantau keberadaan bus melalui aplikasi. Sistem tersebut dirancang agar pengguna dapat mengetahui posisi bus secara real-time, termasuk informasi mengenai ketersediaan kursi.

    Konsep layanan juga diarahkan agar dapat digunakan masyarakat dengan kebutuhan aksesibilitas khusus. Manalu menyebut bus akan dilengkapi fasilitas ram pada pintu belakang untuk memudahkan pengguna kursi roda.

    “Bus ini juga dirancang inklusif dan ramah disabilitas, di mana pintu bagian belakang sudah dilengkapi dengan fasilitas ramp untuk pengguna kursi roda,” katanya.

    Untuk tarif, Dishub Samarinda mewacanakan biaya yang terjangkau bagi masyarakat, yakni sekitar Rp2.500. Besaran tersebut masih berupa proyeksi dalam rencana layanan BTS.

    Tarif juga direncanakan terintegrasi antara koridor utama bus dengan angkutan pengumpan atau feeder. Dengan skema tersebut, penumpang yang berpindah dari *feeder* ke bus utama tidak perlu membayar tarif secara terpisah.

    “Tarif ini juga direncanakan terintegrasi antara koridor utama bus dengan angkutan pengumpan (feeder), sehingga penumpang tidak perlu bayar ganda saat berganti moda dari feeder ke bus utama,” pungkas Manalu.

    (Sf/Rs)