Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel menyoroti Pembangunan jalan penghubung dari Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, menuju Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu.

Ia menegaskan proyek ini adalah langkah krusial untuk memperkuat konektivitas wilayah perbatasan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Kaltim.

Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp206 miliar dalam APBD Murni 2025 untuk mendukung proyek strategis ini. 

Ekti menjelaskan, pembangunan jalan sepanjang 28,175 kilometer dengan konstruksi rigid beton ini sudah melewati berbagai tahapan perencanaan dan kini memasuki proses pelaksanaan.

"Jalan itu sudah berproses. Tender juga sudah berjalan. Di anggaran 2025 ini ada beberapa segmen yang tidak lama lagi mulai dikerjakan. Saat ini mungkin sudah 80 persen persiapannya," jelas Ekti.

Ekti menuturkan, kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang sangat bergantung pada Sungai Mahakam membuat proyek jalan ini menjadi sangat krusial. 

Dari lima kecamatan di Mahulu, 46 dari total 50 kampung berada di bantaran sungai, menjadikan transportasi air sebagai satu-satunya akses utama.

"Masyarakat Mahulu hidup sangat tergantung pada Sungai Mahakam. Kalau air besar, banjir. Kalau air kecil, sangat menderita karena transportasi jadi terhambat. Idealnya air sedang terus, tapi kondisi itu sulit dicapai," ujarnya. 

Situasi ini kerap menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak, terutama di daerah pedalaman seperti Long Pahangai dan Long Apari. Dengan adanya akses darat, diharapkan distribusi logistik lebih stabil dan harga barang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pembangunan jalan Tering-Ujoh Bilang ini direncanakan dalam empat segmen. Masing-masing segmen pertama dan kedua dibiayai Rp53 miliar, sementara segmen ketiga dan keempat sebesar Rp50 miliar.

Mengingat status jalan Tering-Ujoh Bilang yang merupakan jalan non-status, pembiayaan dilakukan melalui kolaborasi tiga tingkatan pemerintahan: pusat, provinsi, dan kabupaten.

Ruas Setah 0-10 km ditangani Pemerintah Pusat melalui APBN. Ruas Setah 10-41 km menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui APBD. Ruas Setah 41-117 km kembali ditangani Pemerintah Pusat. Ruas Setah 117-136 km ditangani Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Total panjang jalan yang akan dibangun mencapai 136 km, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur darat terbesar di kawasan tersebut.

Menurut Ekti, pembangunan jalan ini bukan sekadar membuka akses darat, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah perbatasan, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). 

"DPRD Kaltim akan terus mendukung pembangunan infrastruktur ini. Komitmen pemerintah provinsi membuka isolasi Mahakam Ulu patut diapresiasi, karena dampaknya luas bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa akses darat akan sangat membantu menekan harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau. 

"Terutama daerah pedalaman, akses darat sangat dibutuhkan untuk menurunkan harga barang dan mempercepat pemerataan pembangunan. Kami di DPRD akan terus mensupport agar proyek ini berjalan lancar," pungkas Ekti. (Adv)

(Sf/Rs)