Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    UMP Kaltim 2027 Naik 7,02 Persen, DPRD Nilai Belum Layak

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Lodya A
    22 November 2026 pukul 00:35 WITA

    Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputrfakta.com)

    Samarinda - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.046.360 per bulan. Angka tersebut naik 7,02 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.762.431.

    Penetapan itu disepakati dalam rapat bersama unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh dan akademisi pada Kamis (19/11/2026).

    Meski naik, besaran tersebut dinilai belum mencerminkan tingginya biaya hidup di Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan upah Rp4 juta sudah tidak lagi memadai bagi pekerja.

    “Belanja-belanja sudah pada naik. Kebutuhan pokok, kebutuhan sandang pangan dan papan sudah pada naik. Jadi menurut saya Rp4 juta sudah tidak layak untuk wilayah Kaltim,” kata Agusriansyah, Jumat (20/11/2026).

    Menurutnya, standar hidup layak bagi pekerja di Kaltim saat ini minimal berada di atas Rp5 juta per bulan.“Melihat tingginya kebutuhan masyarakat, minimal Rp5 juta ke atas,” ujarnya.

    Agusriansyah meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah mengevaluasi formula pengupahan yang selama ini digunakan, agar lebih berpihak pada realitas ekonomi pekerja.

    Ia menegaskan, penetapan upah minimum bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

    “Ini harus menjadi perhatian bersama Kemnaker dan pemerintah daerah. Kalau menyejahterakan warga negara tidak mampu, ini kegagalan kepemimpinan,” tutupnya. (Adv)

    (Sf/Lo)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    UMP Kaltim 2027 Naik 7,02 Persen, DPRD Nilai Belum Layak

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Lodya A
    22 November 2026 pukul 00:35 WITA

    Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputrfakta.com)

    Samarinda - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.046.360 per bulan. Angka tersebut naik 7,02 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.762.431.

    Penetapan itu disepakati dalam rapat bersama unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh dan akademisi pada Kamis (19/11/2026).

    Meski naik, besaran tersebut dinilai belum mencerminkan tingginya biaya hidup di Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan upah Rp4 juta sudah tidak lagi memadai bagi pekerja.

    “Belanja-belanja sudah pada naik. Kebutuhan pokok, kebutuhan sandang pangan dan papan sudah pada naik. Jadi menurut saya Rp4 juta sudah tidak layak untuk wilayah Kaltim,” kata Agusriansyah, Jumat (20/11/2026).

    Menurutnya, standar hidup layak bagi pekerja di Kaltim saat ini minimal berada di atas Rp5 juta per bulan.“Melihat tingginya kebutuhan masyarakat, minimal Rp5 juta ke atas,” ujarnya.

    Agusriansyah meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah mengevaluasi formula pengupahan yang selama ini digunakan, agar lebih berpihak pada realitas ekonomi pekerja.

    Ia menegaskan, penetapan upah minimum bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

    “Ini harus menjadi perhatian bersama Kemnaker dan pemerintah daerah. Kalau menyejahterakan warga negara tidak mampu, ini kegagalan kepemimpinan,” tutupnya. (Adv)

    (Sf/Lo)