Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Tiga Proyek MYC Senilai Rp1,24 Triliun Belum Direstui, Banggar Soroti Fiskal dan Kajian

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Lodya A
    18 November 2026 pukul 19:08 WITA

    Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Rencana Pemprov Kaltim membangun tiga proyek besar lewat skema Multi Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun masih tertahan di DPRD Kaltim.

    Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim memutuskan belum menyetujui usulan tersebut setelah menggelar rapat bersama TAPD, Selasa (17/11/2026).

    Wakil Ketua DPRD Kaltim yang juga Wakil Ketua Banggar, Ekti Imanuel, mengatakan keputusan itu diambil secara bulat. Seluruh anggota Banggar yang hadir sepakat belum memberikan lampu hijau.

    "Di akhir rapat, semua anggota Banggar tidak menyetujui seperti itu. Satu suara," ungkap Ekti.

    Menurut Ekti, ada dua persoalan mendasar yang membuat Banggar menahan persetujuan. Pertama, kemampuan fiskal daerah yang harus diperhitungkan secara matang. Kedua, kajian proyek yang diusulkan masih perlu diperkuat.

    "Pertama masalah fiskal, yang kedua tentu masalah kajian," tegasnya.

    Pembahasan MYC ini memang berlangsung alot. Sebab usulan baru diajukan saat pembahasan KUA-PPAS 2027 sudah masuk tahap akhir, padahal MYC mengikat anggaran daerah hingga beberapa tahun ke depan.

    Rapat Banggar sendiri sudah melibatkan perwakilan seluruh komisi. Namun, waktu yang ada tidak lagi cukup untuk mengembalikan usulan tersebut ke masing-masing komisi agar dibedah lebih dalam.

    Adapun tiga proyek yang diusulkan Pemprov Kaltim meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II sekitar Rp444,83 miliar, jalan Sotek-Bongan senilai sekitar Rp241,98 miliar, jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake-sekitar senilai Rp556,98 miliar

    Total ketiganya mencapai sekitar Rp1,24 triliun, dengan rencana pelaksanaan pada 2027 hingga 2029. Ekti menambahkan, pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya akan tetap berlanjut sesuai tahapan dan kesepakatan yang telah disusun DPRD bersama pemerintah daerah. (Adv) 

    (Sf/Lo)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Tiga Proyek MYC Senilai Rp1,24 Triliun Belum Direstui, Banggar Soroti Fiskal dan Kajian

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Lodya A
    18 November 2026 pukul 19:08 WITA

    Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Rencana Pemprov Kaltim membangun tiga proyek besar lewat skema Multi Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun masih tertahan di DPRD Kaltim.

    Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim memutuskan belum menyetujui usulan tersebut setelah menggelar rapat bersama TAPD, Selasa (17/11/2026).

    Wakil Ketua DPRD Kaltim yang juga Wakil Ketua Banggar, Ekti Imanuel, mengatakan keputusan itu diambil secara bulat. Seluruh anggota Banggar yang hadir sepakat belum memberikan lampu hijau.

    "Di akhir rapat, semua anggota Banggar tidak menyetujui seperti itu. Satu suara," ungkap Ekti.

    Menurut Ekti, ada dua persoalan mendasar yang membuat Banggar menahan persetujuan. Pertama, kemampuan fiskal daerah yang harus diperhitungkan secara matang. Kedua, kajian proyek yang diusulkan masih perlu diperkuat.

    "Pertama masalah fiskal, yang kedua tentu masalah kajian," tegasnya.

    Pembahasan MYC ini memang berlangsung alot. Sebab usulan baru diajukan saat pembahasan KUA-PPAS 2027 sudah masuk tahap akhir, padahal MYC mengikat anggaran daerah hingga beberapa tahun ke depan.

    Rapat Banggar sendiri sudah melibatkan perwakilan seluruh komisi. Namun, waktu yang ada tidak lagi cukup untuk mengembalikan usulan tersebut ke masing-masing komisi agar dibedah lebih dalam.

    Adapun tiga proyek yang diusulkan Pemprov Kaltim meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II sekitar Rp444,83 miliar, jalan Sotek-Bongan senilai sekitar Rp241,98 miliar, jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake-sekitar senilai Rp556,98 miliar

    Total ketiganya mencapai sekitar Rp1,24 triliun, dengan rencana pelaksanaan pada 2027 hingga 2029. Ekti menambahkan, pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya akan tetap berlanjut sesuai tahapan dan kesepakatan yang telah disusun DPRD bersama pemerintah daerah. (Adv) 

    (Sf/Lo)