Samarinda - DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sembari menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang menyoroti perlunya pemahaman publik terhadap tahapan pelaksanaan program.

Ekti Imanuel menjelaskan bahwa keberhasilan program seperti "Gratispol" dan "Jospol" sangat bergantung pada komitmen semua pihak. 

"Kami di DPRD tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Ekti di Samarinda, Sabtu (7/6/2025). 

Ia menambahkan bahwa masyarakat juga perlu memahami bahwa setiap program membutuhkan proses dan tidak bisa berjalan instan. 

"Tapi masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan," tegasnya.

Salah satu aspirasi masyarakat yang menjadi sorotan adalah percepatan realisasi program pendidikan gratis. 

Ekti mengakui adanya harapan tersebut, namun ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan kesiapan anggaran. 

"Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalik telapak tangan, tapi harus kita pahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses," jelas politisi Partai Gerindra ini.

Meskipun demikian, Ekti memastikan bahwa Pemprov Kaltim telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan program prioritas, khususnya di bidang pendidikan. 

Ia bahkan menyebutkan bahwa mulai tahun 2025 ini, mahasiswa baru di Kaltim sudah akan merasakan manfaat program pendidikan gratis. Anggaran untuk program ini pun akan terus diperkuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

"Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya," tuturnya.

Sebagai bagian dari legislatif, Ekti menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi program-program yang telah dijanjikan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"DPRD sebagai mitra eksekutif punya tanggung jawab untuk memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami di legislatif akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran," tukasnya. (Adv)

(Sf/Rs)