Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Tata Kelola Tambang MBLB Diperketat, DPRD Kaltim Rampungkan Raperda

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    19 November 2026 pukul 09:04 WITA

    Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Setelah melalui serangkaian pembahasan panjang, Panitia Khusus (Pansus) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) DPRD Kaltim akhirnya menyampaikan laporan akhir Raperda penyelenggaraan pertambangan MBLB.

    Laporan itu dibacakan dalam rapat paripurna di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).

    Ketua Pansus MBLB, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan regulasi ini disusun untuk memberi kepastian hukum sekaligus membenahi tata kelola tambang MBLB yang selama ini masih menyisakan banyak persoalan.

    Mulai dari perizinan yang belum jelas, pengawasan yang lemah, hingga kewajiban perusahaan dan keterlibatan tenaga kerja serta pengusaha lokal yang belum optimal.

    “Pansus telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembahasan, mulai dari rapat bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan, kunjungan lokasi pertambangan, studi komparasi, hingga konsultasi dengan pemerintah pusat,” ujar Reza.

    Selama bekerja, Pansus tercatat menggelar 10 kali rapat pembahasan bersama OPD Pemprov Kaltim. Di antaranya Dinas ESDM, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, dan perangkat daerah terkait lainnya.

    Tidak hanya pemerintah, Pansus juga melibatkan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), organisasi perusahaan pertambangan, hingga forum pengusaha MBLB.

    Untuk memastikan regulasi tidak hanya di atas kertas, Pansus turun langsung ke sejumlah lokasi tambang di Kabupaten Paser dan Kutai Timur.

    Mereka melihat penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengelolaan operasional, reklamasi, hingga dampak tambang terhadap lingkungan dan warga sekitar.

    “Kami ingin melihat langsung pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya berdasarkan dokumen dan laporan, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertambangan,” jelasnya.

    Pansus juga melakukan studi komparasi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat untuk mempelajari penerapan kebijakan pengelolaan tambang MBLB di daerah lain.

    Dari seluruh proses itu, ada sejumlah persoalan mendasar yang menjadi sorotan. Salah satunya soal kepastian kewenangan dan pelayanan perizinan.

    Reza menegaskan prosedur perizinan harus jelas, mulai dari persyaratan, SOP, hingga batas waktu pelayanan.

    Pengawasan juga harus diperkuat agar kegiatan tambang berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat.

    “Yang ingin kami dorong adanya kepastian dalam penyelenggaraan pertambangan. Mulai dari kewenangan, prosedur perizinan, standar pelayanan, sampai pengawasan. Semuanya harus jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah,” ungkap Reza.

    Selain itu, pengelolaan data dan informasi pertambangan juga masuk dalam materi Raperda. Data yang akurat dinilai penting sebagai dasar pembinaan, pengawasan, dan penyusunan kebijakan.

    Poin penting lainnya adalah penguatan peran tenaga kerja, kontraktor, dan pelaku usaha lokal. Pansus mendorong agar potensi tambang MBLB di Kaltim memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah.

    Salah satu rekomendasinya, pembangunan konstruksi yang dibiayai APBD agar mengutamakan material konstruksi dari sumber lokal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Optimalisasi potensi pertambangan harus memberikan manfaat bagi daerah. Kami ingin tenaga kerja daerah mendapatkan kesempatan, pengusaha lokal dilibatkan, dan kemitraan dengan BUMD juga diperkuat,” tegasnya.

    Tak hanya aspek ekonomi, Pansus juga memasukkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat sebagai bagian penting dalam materi Raperda. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Tata Kelola Tambang MBLB Diperketat, DPRD Kaltim Rampungkan Raperda

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    19 November 2026 pukul 09:04 WITA

    Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Setelah melalui serangkaian pembahasan panjang, Panitia Khusus (Pansus) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) DPRD Kaltim akhirnya menyampaikan laporan akhir Raperda penyelenggaraan pertambangan MBLB.

    Laporan itu dibacakan dalam rapat paripurna di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).

    Ketua Pansus MBLB, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan regulasi ini disusun untuk memberi kepastian hukum sekaligus membenahi tata kelola tambang MBLB yang selama ini masih menyisakan banyak persoalan.

    Mulai dari perizinan yang belum jelas, pengawasan yang lemah, hingga kewajiban perusahaan dan keterlibatan tenaga kerja serta pengusaha lokal yang belum optimal.

    “Pansus telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembahasan, mulai dari rapat bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan, kunjungan lokasi pertambangan, studi komparasi, hingga konsultasi dengan pemerintah pusat,” ujar Reza.

    Selama bekerja, Pansus tercatat menggelar 10 kali rapat pembahasan bersama OPD Pemprov Kaltim. Di antaranya Dinas ESDM, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, dan perangkat daerah terkait lainnya.

    Tidak hanya pemerintah, Pansus juga melibatkan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), organisasi perusahaan pertambangan, hingga forum pengusaha MBLB.

    Untuk memastikan regulasi tidak hanya di atas kertas, Pansus turun langsung ke sejumlah lokasi tambang di Kabupaten Paser dan Kutai Timur.

    Mereka melihat penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengelolaan operasional, reklamasi, hingga dampak tambang terhadap lingkungan dan warga sekitar.

    “Kami ingin melihat langsung pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya berdasarkan dokumen dan laporan, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertambangan,” jelasnya.

    Pansus juga melakukan studi komparasi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat untuk mempelajari penerapan kebijakan pengelolaan tambang MBLB di daerah lain.

    Dari seluruh proses itu, ada sejumlah persoalan mendasar yang menjadi sorotan. Salah satunya soal kepastian kewenangan dan pelayanan perizinan.

    Reza menegaskan prosedur perizinan harus jelas, mulai dari persyaratan, SOP, hingga batas waktu pelayanan.

    Pengawasan juga harus diperkuat agar kegiatan tambang berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat.

    “Yang ingin kami dorong adanya kepastian dalam penyelenggaraan pertambangan. Mulai dari kewenangan, prosedur perizinan, standar pelayanan, sampai pengawasan. Semuanya harus jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah,” ungkap Reza.

    Selain itu, pengelolaan data dan informasi pertambangan juga masuk dalam materi Raperda. Data yang akurat dinilai penting sebagai dasar pembinaan, pengawasan, dan penyusunan kebijakan.

    Poin penting lainnya adalah penguatan peran tenaga kerja, kontraktor, dan pelaku usaha lokal. Pansus mendorong agar potensi tambang MBLB di Kaltim memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah.

    Salah satu rekomendasinya, pembangunan konstruksi yang dibiayai APBD agar mengutamakan material konstruksi dari sumber lokal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Optimalisasi potensi pertambangan harus memberikan manfaat bagi daerah. Kami ingin tenaga kerja daerah mendapatkan kesempatan, pengusaha lokal dilibatkan, dan kemitraan dengan BUMD juga diperkuat,” tegasnya.

    Tak hanya aspek ekonomi, Pansus juga memasukkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat sebagai bagian penting dalam materi Raperda. (Adv)

    (Sf/Rs)