
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalong. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Polemik soal keaslian dan keterbukaan ijazah pejabat publik tak membuat Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, gentar.
Ia justru mempersilakan publik untuk memeriksa dokumen pendidikannya, termasuk jika audit dilakukan terhadap seluruh anggota dewan.
Menurut Darlis, siapa pun yang sudah memutuskan menjadi pejabat publik harus siap dengan segala risiko keterbukaan. Salah satunya, riwayat pendidikannya dipertanyakan dan diverifikasi masyarakat.
"Karena kita ini dipilih rakyat, apa pun yang dikehendaki publik, kita ikuti," ujar Darlis, di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).
Darlis menyampaikan hal itu menanggapi petisi daring yang belakangan ramai, yang menuntut transparansi riwayat pendidikan anggota legislatif, dari SMA hingga perguruan tinggi.
Ia menilai, tuntutan tersebut wajar. Masyarakat berhak memastikan bahwa wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen benar-benar memenuhi persyaratan administrasi saat mencalonkan diri.
"Tidak apa, bagus saja. Kalau pun disasar ke anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu dikehendaki publik (untuk mengaudit), ijazah seluruh anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kita mengikuti," katanya.
Darlis juga menegaskan tidak akan mempersulit proses verifikasi jika benar-benar dijalankan. Baginya, audit ijazah adalah hal yang mudah, selama dilakukan dengan prosedur dan kewenangan yang jelas.
"Saya tidak akan mempersulit ketika ada audit terhadap itu. Karena itu sesuatu yang sangat mudah. Jadi kami tidak akan mempersulit apa yang ada. Ketika orang mempertanyakan ijazah pejabat publik, kok dipersulit?" tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keterbukaan bukan sekadar tuntutan sesaat, melainkan bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada rakyat.
"Karena itu memang haknya publik untuk melihat keterpenuhan persyaratan administrasi sebagai pejabat publik. Karena ketika dia sudah menjadi pejabat publik, memang harus siap dengan risiko," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalong. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Polemik soal keaslian dan keterbukaan ijazah pejabat publik tak membuat Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, gentar.
Ia justru mempersilakan publik untuk memeriksa dokumen pendidikannya, termasuk jika audit dilakukan terhadap seluruh anggota dewan.
Menurut Darlis, siapa pun yang sudah memutuskan menjadi pejabat publik harus siap dengan segala risiko keterbukaan. Salah satunya, riwayat pendidikannya dipertanyakan dan diverifikasi masyarakat.
"Karena kita ini dipilih rakyat, apa pun yang dikehendaki publik, kita ikuti," ujar Darlis, di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).
Darlis menyampaikan hal itu menanggapi petisi daring yang belakangan ramai, yang menuntut transparansi riwayat pendidikan anggota legislatif, dari SMA hingga perguruan tinggi.
Ia menilai, tuntutan tersebut wajar. Masyarakat berhak memastikan bahwa wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen benar-benar memenuhi persyaratan administrasi saat mencalonkan diri.
"Tidak apa, bagus saja. Kalau pun disasar ke anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu dikehendaki publik (untuk mengaudit), ijazah seluruh anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kita mengikuti," katanya.
Darlis juga menegaskan tidak akan mempersulit proses verifikasi jika benar-benar dijalankan. Baginya, audit ijazah adalah hal yang mudah, selama dilakukan dengan prosedur dan kewenangan yang jelas.
"Saya tidak akan mempersulit ketika ada audit terhadap itu. Karena itu sesuatu yang sangat mudah. Jadi kami tidak akan mempersulit apa yang ada. Ketika orang mempertanyakan ijazah pejabat publik, kok dipersulit?" tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keterbukaan bukan sekadar tuntutan sesaat, melainkan bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada rakyat.
"Karena itu memang haknya publik untuk melihat keterpenuhan persyaratan administrasi sebagai pejabat publik. Karena ketika dia sudah menjadi pejabat publik, memang harus siap dengan risiko," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)