Samarinda - Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin, menegaskan bahwa penggunaan dana APBD Kaltim harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim. Maksud Udin, sapaan Syafruddin bahwa pemanfaatan belanja APBD harus diarahkan kepada proyek-proyek atau program yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. 

"Iya, semua sektor harus menjadi perhatian khusus oleh Pemprov Kaltim, contohnya infrastruktur jalan dan jembatan, dan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Udin. 

Apalagi, kata Udin, besaran APBD Kaltim yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2024 mendatang, APBD Kaltim di 2024 yang menyentuh Rp 20,675 triliun. 

Syafruddin mengatakan, APBD 2024 yang telah disetujui oleh Pemprov dan DPRD Kaltim beberapa bulan lalu, harus dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya perhatian khusus pada sektor infrastruktur jalan dan jembatan, pertanian dan perkebunan, kesehatan, dan pendidikan.

"Segera diperbaiki dan diperluas aksesnya agar masyarakat dapat menikmati transportasi lancar dan nyaman. Uang senilai Rp 20,675 triliun itu, Pemprov harus memaksimalkan kemanfaatannya," tambahnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan, sektor pertanian dan perkebunan harus diprioritaskan Pemprov Kaltim, karena merupakan lumbung ketahanan pangan bagi masyarakat. Ia juga meminta Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Pertanian dan perkebunan dalam arti luas di Kaltim harus diprioritaskan Pemprov juga ya. Sebab ini lumbung ketahanan pangan bagi masyarakat. Kemudian dari sektor kesehatan harus menjadi perhatian khusus," terangnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu juga tidak lupa menyebut sektor pendidikan sebagai sektor yang harus diperhatikan, meskipun sudah memiliki anggaran pasti 20% dari jumlah APBD. Ia mengatakan, pendidikan merupakan modal dasar pembangunan daerah, terutama dalam menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.

"Pendidikan juga sektor yang harus diperhatikan meskipun udah punya anggaran pasti 20% dari jumlah APBD. Saya yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah ini demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim," pungkasnya. (Adv/Sf/dprdkaltim)