Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Stigma Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Penanganan HIV Berbasis Kemanusiaan

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    19 November 2026 pukul 09:12 WITA

    Suasana Rapat Paripurna DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Berobat seharusnya jadi hak semua orang. Tapi bagi sebagian orang dengan HIV/AIDS, langkah ke fasilitas kesehatan justru terasa berat karena takut dicap dan dijauhi.

    Stigma inilah yang dinilai Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) DPRD Kaltim sebagai tantangan terbesar. Karena itu, penanganan HIV tidak boleh hanya soal obat, tapi juga soal perlindungan dan kemanusiaan.

    Anggota Pansus, Damayanti, menegaskan penanggulangan HIV membutuhkan pendekatan menyeluruh, tidak hanya layanan medis, tapi juga aspek sosial, epidemiologi, dan perlindungan masyarakat.

    “Semuanya melibatkan seluruh sektor terkait agar penanganannya berjalan efektif,” ujar Damayanti saat membacakan laporan akhir Pansus dalam Rapat Paripurna di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).

    Secara epidemiologi, Kaltim kini menempati peringkat ke-11 nasional berdasarkan jumlah kasus HIV. Temuan kumulatifnya mencapai sekitar 10 ribu kasus.

    Dari jumlah itu, sekitar tujuh ribu orang sudah teridentifikasi. Sementara sekitar 70 persen di antaranya disebut telah menjalani pengobatan.

    Data tersebut, kata Damayanti, harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan, pemeriksaan, hingga pengobatan secara berkelanjutan.

    “Kami perlu memastikan masyarakat yang hidup dengan HIV dapat mengetahui status kesehatannya, mendapatkan pelayanan, dan menjalani pengobatan secara berkelanjutan,” katanya.

    Pansus juga mendorong kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim mengacu pada target global 95-95-95.

    Target itu yakni 95 persen orang dengan HIV mengetahui statusnya, 95 persen yang sudah tahu statusnya mendapatkan terapi ARV, dan 95 persen yang menjalani terapi mencapai kondisi virus tersupresi.

    Namun, mencapai target tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat pemeriksaan dan obat. Lingkungan yang aman dan bebas diskriminasi juga sama pentingnya.

    Damayanti menilai stigma masih bisa menghambat penanganan. Rasa takut dinilai masyarakat bisa membuat seseorang enggan tes, menyembunyikan kondisinya, hingga berhenti berobat.

    “Karena itu, pendekatan penanggulangan HIV/AIDS harus mengedepankan kemanusiaan, menjaga kerahasiaan status kesehatan, dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang,” ujarnya.

    Edukasi kepada masyarakat pun perlu diperluas. Informasi soal cara penularan, pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV harus disampaikan secara benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

    Pansus juga mengingatkan, pemeriksaan HIV harus dilakukan atas dasar informasi dan persetujuan individu. Kerahasiaan hasilnya wajib dijaga.

    Soal pengobatan, ketersediaan obat ARV menjadi perhatian penting. Terapi HIV membutuhkan pengobatan jangka panjang, sehingga pasokan obat, kemudahan akses fasilitas kesehatan, dan pendampingan pasien harus dipastikan tetap berjalan.

    “Pengobatan HIV membutuhkan komitmen jangka panjang. Karena itu, ketersediaan obat ARV dan akses terhadap pelayanan kesehatan harus dijaga agar masyarakat yang menjalani terapi tidak mengalami hambatan dalam pengobatan,” jelas Damayanti.

    Ia juga menegaskan, orang dengan HIV tetap berhak menjalani kehidupan sosial dan bekerja secara normal tanpa perlakuan diskriminatif.

    Menurutnya, penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Pemerintah daerah perlu melibatkan lembaga pendidikan, dunia kerja, organisasi masyarakat, hingga komunitas pendamping.

    Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperluas edukasi, meningkatkan pemeriksaan dini, serta memastikan pasien mendapatkan pendampingan dan pengobatan yang berkelanjutan. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Stigma Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Penanganan HIV Berbasis Kemanusiaan

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    19 November 2026 pukul 09:12 WITA

    Suasana Rapat Paripurna DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Berobat seharusnya jadi hak semua orang. Tapi bagi sebagian orang dengan HIV/AIDS, langkah ke fasilitas kesehatan justru terasa berat karena takut dicap dan dijauhi.

    Stigma inilah yang dinilai Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) DPRD Kaltim sebagai tantangan terbesar. Karena itu, penanganan HIV tidak boleh hanya soal obat, tapi juga soal perlindungan dan kemanusiaan.

    Anggota Pansus, Damayanti, menegaskan penanggulangan HIV membutuhkan pendekatan menyeluruh, tidak hanya layanan medis, tapi juga aspek sosial, epidemiologi, dan perlindungan masyarakat.

    “Semuanya melibatkan seluruh sektor terkait agar penanganannya berjalan efektif,” ujar Damayanti saat membacakan laporan akhir Pansus dalam Rapat Paripurna di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).

    Secara epidemiologi, Kaltim kini menempati peringkat ke-11 nasional berdasarkan jumlah kasus HIV. Temuan kumulatifnya mencapai sekitar 10 ribu kasus.

    Dari jumlah itu, sekitar tujuh ribu orang sudah teridentifikasi. Sementara sekitar 70 persen di antaranya disebut telah menjalani pengobatan.

    Data tersebut, kata Damayanti, harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan, pemeriksaan, hingga pengobatan secara berkelanjutan.

    “Kami perlu memastikan masyarakat yang hidup dengan HIV dapat mengetahui status kesehatannya, mendapatkan pelayanan, dan menjalani pengobatan secara berkelanjutan,” katanya.

    Pansus juga mendorong kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim mengacu pada target global 95-95-95.

    Target itu yakni 95 persen orang dengan HIV mengetahui statusnya, 95 persen yang sudah tahu statusnya mendapatkan terapi ARV, dan 95 persen yang menjalani terapi mencapai kondisi virus tersupresi.

    Namun, mencapai target tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat pemeriksaan dan obat. Lingkungan yang aman dan bebas diskriminasi juga sama pentingnya.

    Damayanti menilai stigma masih bisa menghambat penanganan. Rasa takut dinilai masyarakat bisa membuat seseorang enggan tes, menyembunyikan kondisinya, hingga berhenti berobat.

    “Karena itu, pendekatan penanggulangan HIV/AIDS harus mengedepankan kemanusiaan, menjaga kerahasiaan status kesehatan, dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang,” ujarnya.

    Edukasi kepada masyarakat pun perlu diperluas. Informasi soal cara penularan, pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV harus disampaikan secara benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

    Pansus juga mengingatkan, pemeriksaan HIV harus dilakukan atas dasar informasi dan persetujuan individu. Kerahasiaan hasilnya wajib dijaga.

    Soal pengobatan, ketersediaan obat ARV menjadi perhatian penting. Terapi HIV membutuhkan pengobatan jangka panjang, sehingga pasokan obat, kemudahan akses fasilitas kesehatan, dan pendampingan pasien harus dipastikan tetap berjalan.

    “Pengobatan HIV membutuhkan komitmen jangka panjang. Karena itu, ketersediaan obat ARV dan akses terhadap pelayanan kesehatan harus dijaga agar masyarakat yang menjalani terapi tidak mengalami hambatan dalam pengobatan,” jelas Damayanti.

    Ia juga menegaskan, orang dengan HIV tetap berhak menjalani kehidupan sosial dan bekerja secara normal tanpa perlakuan diskriminatif.

    Menurutnya, penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Pemerintah daerah perlu melibatkan lembaga pendidikan, dunia kerja, organisasi masyarakat, hingga komunitas pendamping.

    Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperluas edukasi, meningkatkan pemeriksaan dini, serta memastikan pasien mendapatkan pendampingan dan pengobatan yang berkelanjutan. (Adv)

    (Sf/Rs)