Cari disini...
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda, Antara - Meskipun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, namun sejumlah tantangan masih harus dihadapi.
Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2023, sekitar 81,38 persen ruas jalan provinsi dalam kondisi mantap. Angka ini cukup tinggi, namun masih terdapat ruas jalan, terutama di tingkat kabupaten/kota, yang kondisinya memprihatinkan.
Salah satu tantangan utama adalah kerusakan jalan nasional di Kaltim. Berdasarkan data yang ada, sekitar 301 kilometer jalan nasional mengalami kerusakan, dengan konsentrasi kerusakan terbesar berada di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Kondisi ini tentu saja menghambat konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menyoroti kondisi jalan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih jauh dari ideal.
Meskipun telah ada bantuan dari pemerintah provinsi, namun bantuan tersebut dinilai masih belum memadai untuk mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di kedua kabupaten tersebut.
"Jalan Kubar-Mahulu itu non status. Jadi daerah bisa masuk, provinsi bisa masuk, pusat juga bisa masuk bantuan. Kalau jalan Samarinda-Kubar itu ranah APBN jadi kita harapkan bisa mendapatkan perhatian pemerintah pusat," sebutnya.
Ekti yang merupakan anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kubar dan Mahulu merasakan betul akses jalan yang kurang memadai. Ia berharap ini menjadi perhatian bersama, termasuk pemangku jabatan yang berwewenang atas hal demikian.
“Saya berharap Tahun 2026 perhatian provinsi terhadap pembangunan jalan di Kutai Barat dan Mahulu bisa jauh lebih besar sehingga mampu membuka isolasi antar kedua daerah tersebut,” tuturnya
Menurutnya infrastruktur jalan yang baik merupakan salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Jalan yang mulus dan memadai akan mempermudah aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi," paparnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda, Antara - Meskipun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, namun sejumlah tantangan masih harus dihadapi.
Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2023, sekitar 81,38 persen ruas jalan provinsi dalam kondisi mantap. Angka ini cukup tinggi, namun masih terdapat ruas jalan, terutama di tingkat kabupaten/kota, yang kondisinya memprihatinkan.
Salah satu tantangan utama adalah kerusakan jalan nasional di Kaltim. Berdasarkan data yang ada, sekitar 301 kilometer jalan nasional mengalami kerusakan, dengan konsentrasi kerusakan terbesar berada di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Kondisi ini tentu saja menghambat konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menyoroti kondisi jalan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih jauh dari ideal.
Meskipun telah ada bantuan dari pemerintah provinsi, namun bantuan tersebut dinilai masih belum memadai untuk mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di kedua kabupaten tersebut.
"Jalan Kubar-Mahulu itu non status. Jadi daerah bisa masuk, provinsi bisa masuk, pusat juga bisa masuk bantuan. Kalau jalan Samarinda-Kubar itu ranah APBN jadi kita harapkan bisa mendapatkan perhatian pemerintah pusat," sebutnya.
Ekti yang merupakan anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kubar dan Mahulu merasakan betul akses jalan yang kurang memadai. Ia berharap ini menjadi perhatian bersama, termasuk pemangku jabatan yang berwewenang atas hal demikian.
“Saya berharap Tahun 2026 perhatian provinsi terhadap pembangunan jalan di Kutai Barat dan Mahulu bisa jauh lebih besar sehingga mampu membuka isolasi antar kedua daerah tersebut,” tuturnya
Menurutnya infrastruktur jalan yang baik merupakan salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Jalan yang mulus dan memadai akan mempermudah aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi," paparnya. (Adv)
(Sf/Rs)