DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Sarkowi Minta Sistem Pertanian di Kaltim Diperbaiki 

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    01 Desember 2024 pukul 17:13 WITA

    Lahan pertanian di wilayah Kecamatan Sambutan, Samarinda. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyoroti perubahan signifikan di sektor pertanian Kaltim, di mana para petani mulai beralih dari menanam padi sawah ke komoditas lain seperti kelapa sawit dan pisang. 

    Fenomena ini menurutnya menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan pertanian padi sawah di Bumi Etam.  

    Menurut Sarkowi, faktor utama yang membuat petani meninggalkan padi sawah adalah tingginya kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti buruknya sistem irigasi, tingginya biaya pupuk dan pestisida, serta ketidakpastian cuaca. “Belum lagi rendahnya harga jual padi saat panen, membuat padi sawah kalah saing dengan kelapa sawit dan pisang yang lebih menguntungkan,” ujar Sarkowi. 

    Ia mengingatkan, minimnya perhatian pada sektor pertanian padi dapat berdampak serius pada ketersediaan pangan lokal. Dengan semakin banyaknya penduduk Kaltim, ditambah kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperkirakan membawa sekitar 2 juta penduduk baru, kebutuhan pangan akan melonjak signifikan.  

    “Kita harus memastikan kabupaten/kota di Kaltim mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal. Namun kenyataannya, saat ini kita masih bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ungkapnya.  

    Untuk mengatasi permasalahan ini, ia mengusulkan perbaikan menyeluruh pada sistem pertanian di Kaltim. Pemerintah, menurutnya, harus menjamin ketersediaan pupuk dan pestisida berkualitas dengan harga terjangkau. 
    “Program pupuk subsidi belum efektif karena kualitasnya masih dikeluhkan petani,” ujarnya.  

    Selain itu, ia menekankan pentingnya penyuluhan pertanian yang aplikatif untuk membantu petani mengatasi tantangan teknis di lapangan. Pemerintah juga diharapkan mampu mengintervensi rantai distribusi beras. 
    “Misalnya, selama musim panen lokal, pengiriman beras dari luar daerah dihentikan sementara agar petani lokal mendapatkan keuntungan optimal,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Sarkowi Minta Sistem Pertanian di Kaltim Diperbaiki 

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    01 Desember 2024 pukul 17:13 WITA

    Lahan pertanian di wilayah Kecamatan Sambutan, Samarinda. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyoroti perubahan signifikan di sektor pertanian Kaltim, di mana para petani mulai beralih dari menanam padi sawah ke komoditas lain seperti kelapa sawit dan pisang. 

    Fenomena ini menurutnya menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan pertanian padi sawah di Bumi Etam.  

    Menurut Sarkowi, faktor utama yang membuat petani meninggalkan padi sawah adalah tingginya kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti buruknya sistem irigasi, tingginya biaya pupuk dan pestisida, serta ketidakpastian cuaca. “Belum lagi rendahnya harga jual padi saat panen, membuat padi sawah kalah saing dengan kelapa sawit dan pisang yang lebih menguntungkan,” ujar Sarkowi. 

    Ia mengingatkan, minimnya perhatian pada sektor pertanian padi dapat berdampak serius pada ketersediaan pangan lokal. Dengan semakin banyaknya penduduk Kaltim, ditambah kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperkirakan membawa sekitar 2 juta penduduk baru, kebutuhan pangan akan melonjak signifikan.  

    “Kita harus memastikan kabupaten/kota di Kaltim mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal. Namun kenyataannya, saat ini kita masih bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ungkapnya.  

    Untuk mengatasi permasalahan ini, ia mengusulkan perbaikan menyeluruh pada sistem pertanian di Kaltim. Pemerintah, menurutnya, harus menjamin ketersediaan pupuk dan pestisida berkualitas dengan harga terjangkau. 
    “Program pupuk subsidi belum efektif karena kualitasnya masih dikeluhkan petani,” ujarnya.  

    Selain itu, ia menekankan pentingnya penyuluhan pertanian yang aplikatif untuk membantu petani mengatasi tantangan teknis di lapangan. Pemerintah juga diharapkan mampu mengintervensi rantai distribusi beras. 
    “Misalnya, selama musim panen lokal, pengiriman beras dari luar daerah dihentikan sementara agar petani lokal mendapatkan keuntungan optimal,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)