DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Sapto Ragukan Kurikulum Merdeka Cocok untuk Indonesia

    Penulis:Maulana|Redaktur:RUSDIANTO
    06 November 2024 pukul 10:23 WITA

    Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mempertanyakan kesesuaian Kurikulum Merdeka bagi Indonesia. Dalam diskusi dengan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, Sapto menilai kurikulum ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi kecil dan homogen seperti Swiss.

    "Kurikulum Merdeka ini perlu dievaluasi ulang. Indonesia dengan keragaman budaya dan jumlah penduduk yang besar memiliki tantangan unik yang tidak bisa disamaratakan," tegas Sapto saat ditemui di Samarinda, Selasa (5/11/2024).

    Sapto mencontohkan Swiss yang memiliki populasi jauh lebih kecil dan kultur yang relatif homogen. "Jika ingin menerapkan kurikulum serupa, harus disesuaikan dengan konteks Indonesia yang multikultur," imbuhnya.

    Selain itu, Sapto juga meragukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di seluruh Indonesia untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. "Apakah semua daerah sudah siap? Apakah guru-gurunya sudah dilatih dengan baik?" tanyanya.

    Isu Kurikulum Merdeka terus menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Meski banyak yang mendukung sebagai langkah modernisasi pendidikan, namun tidak sedikit yang meragukan kesiapannya.

    Politisi asal Kaltim ini berharap pemerintah melakukan kajian ulang terhadap Kurikulum Merdeka. "Masukan ini perlu menjadi perhatian serius bagi Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Sapto Ragukan Kurikulum Merdeka Cocok untuk Indonesia

    Penulis:Maulana|Redaktur:RUSDIANTO
    06 November 2024 pukul 10:23 WITA

    Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mempertanyakan kesesuaian Kurikulum Merdeka bagi Indonesia. Dalam diskusi dengan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, Sapto menilai kurikulum ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi kecil dan homogen seperti Swiss.

    "Kurikulum Merdeka ini perlu dievaluasi ulang. Indonesia dengan keragaman budaya dan jumlah penduduk yang besar memiliki tantangan unik yang tidak bisa disamaratakan," tegas Sapto saat ditemui di Samarinda, Selasa (5/11/2024).

    Sapto mencontohkan Swiss yang memiliki populasi jauh lebih kecil dan kultur yang relatif homogen. "Jika ingin menerapkan kurikulum serupa, harus disesuaikan dengan konteks Indonesia yang multikultur," imbuhnya.

    Selain itu, Sapto juga meragukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di seluruh Indonesia untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. "Apakah semua daerah sudah siap? Apakah guru-gurunya sudah dilatih dengan baik?" tanyanya.

    Isu Kurikulum Merdeka terus menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Meski banyak yang mendukung sebagai langkah modernisasi pendidikan, namun tidak sedikit yang meragukan kesiapannya.

    Politisi asal Kaltim ini berharap pemerintah melakukan kajian ulang terhadap Kurikulum Merdeka. "Masukan ini perlu menjadi perhatian serius bagi Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)