Cari disini...
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Fahlevi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk lebih memperhatikan kesehatan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ia mengatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, kesehatan adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.
"Pemprov Kaltim perlu memikirkan kesejahteraan tenaga kesehatan di wilayah 3T serta memastikan fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat," kata Reza di Kota Samarinda, Senin (20/11/2023).
Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Reza menekankan komitmennya untuk mengawasi dan mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah 3T.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan masukan yang konstruktif,” ungkapnya.
Reza juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di wilayah 3T, seperti kurangnya jumlah dokter, perawat, dan bidan, serta minimnya sarana dan prasarana kesehatan.
"Kami menyadari bahwa ada ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah 3T. Pemprov Kaltim harus mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, misalnya dengan memberikan insentif, beasiswa, atau penempatan khusus bagi tenaga kesehatan yang mau bertugas di wilayah 3T," tuturnya.
Reza juga menekankan peran Komisi IV DPRD Kaltim sebagai mitra kerja Pemprov Kaltim dalam bidang kesehatan. Ia mengatakan bahwa komisi yang dipimpinnya akan terus melakukan pengawasan dan advokasi terhadap program-program kesehatan di wilayah 3T.
"Kami sebagai wakil rakyat akan selalu mengawal dan mendukung program-program Pemprov Kaltim yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah 3T. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan organisasi profesi, untuk memberikan masukan yang konstruktif," pungkasnya.
(Sf/Rs/Adv)
Cari disini...
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Fahlevi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk lebih memperhatikan kesehatan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ia mengatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, kesehatan adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.
"Pemprov Kaltim perlu memikirkan kesejahteraan tenaga kesehatan di wilayah 3T serta memastikan fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat," kata Reza di Kota Samarinda, Senin (20/11/2023).
Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Reza menekankan komitmennya untuk mengawasi dan mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah 3T.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan masukan yang konstruktif,” ungkapnya.
Reza juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di wilayah 3T, seperti kurangnya jumlah dokter, perawat, dan bidan, serta minimnya sarana dan prasarana kesehatan.
"Kami menyadari bahwa ada ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah 3T. Pemprov Kaltim harus mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, misalnya dengan memberikan insentif, beasiswa, atau penempatan khusus bagi tenaga kesehatan yang mau bertugas di wilayah 3T," tuturnya.
Reza juga menekankan peran Komisi IV DPRD Kaltim sebagai mitra kerja Pemprov Kaltim dalam bidang kesehatan. Ia mengatakan bahwa komisi yang dipimpinnya akan terus melakukan pengawasan dan advokasi terhadap program-program kesehatan di wilayah 3T.
"Kami sebagai wakil rakyat akan selalu mengawal dan mendukung program-program Pemprov Kaltim yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah 3T. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan organisasi profesi, untuk memberikan masukan yang konstruktif," pungkasnya.
(Sf/Rs/Adv)