Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Revisi Perda Perangkat Daerah, DPRD Kaltim Dorong BPBD Naik Kelas

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 08:37 WITA

    Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - DPRD Kaltim tengah membahas revisi Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

    Salah satu fokus utama dalam revisi itu adalah penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menjelaskan pembahasan revisi ini menitikberatkan pada dua perubahan, yakni penambahan ketentuan dalam Pasal 6 dan penghapusan ketentuan dalam Pasal 17 yang selama ini mengatur posisi struktural BPBD.

    Penambahan dalam Pasal 6 huruf I menegaskan bahwa BPBD melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebencanaan.

    Sementara perubahan Pasal 17 berkaitan dengan penyesuaian struktur kepemimpinan BPBD sesuai ketentuan pemerintah pusat.

    “Selama ini secara struktur BPBD berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Kepala pelaksananya menjalankan tugas operasional, tetapi secara eksekutif masih dipimpin Sekda. Dengan adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, struktur tersebut harus disesuaikan,” jelas Salehuddin saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Kamis (19/11/2026).

    Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif. Revisi ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi BPBD.

    Penguatan kelembagaan, kata Salehuddin, harus diikuti peningkatan kualitas SDM, dukungan anggaran, serta optimalisasi koordinasi antara BPBD provinsi hingga kabupaten dan kota.

    Dari hasil monitoring Komisi I yang membidangi pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, pertanahan, kependudukan, komunikasi dan informasi, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, sosial politik, ormas, kerja sama antar lembaga dan perizinan, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam penanggulangan bencana di sejumlah daerah.

    Di antaranya keterbatasan anggaran operasional, kekurangan personel, hingga belum terpenuhinya kebutuhan tenaga dengan kompetensi khusus kebencanaan.

    “Kami berharap dengan perubahan struktur ini, BPBD bisa naik kelas. Bukan hanya secara kelembagaan, tetapi juga dari sisi fungsi, kapasitas, dan kemampuan menjangkau kebutuhan penanggulangan bencana di daerah,” tegasnya.

    Ia berharap revisi perda ini menjadi titik awal pembenahan BPBD di Kaltim agar semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana, baik El Nino maupun banjir. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Revisi Perda Perangkat Daerah, DPRD Kaltim Dorong BPBD Naik Kelas

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 08:37 WITA

    Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - DPRD Kaltim tengah membahas revisi Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

    Salah satu fokus utama dalam revisi itu adalah penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menjelaskan pembahasan revisi ini menitikberatkan pada dua perubahan, yakni penambahan ketentuan dalam Pasal 6 dan penghapusan ketentuan dalam Pasal 17 yang selama ini mengatur posisi struktural BPBD.

    Penambahan dalam Pasal 6 huruf I menegaskan bahwa BPBD melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebencanaan.

    Sementara perubahan Pasal 17 berkaitan dengan penyesuaian struktur kepemimpinan BPBD sesuai ketentuan pemerintah pusat.

    “Selama ini secara struktur BPBD berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Kepala pelaksananya menjalankan tugas operasional, tetapi secara eksekutif masih dipimpin Sekda. Dengan adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, struktur tersebut harus disesuaikan,” jelas Salehuddin saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Kamis (19/11/2026).

    Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif. Revisi ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi BPBD.

    Penguatan kelembagaan, kata Salehuddin, harus diikuti peningkatan kualitas SDM, dukungan anggaran, serta optimalisasi koordinasi antara BPBD provinsi hingga kabupaten dan kota.

    Dari hasil monitoring Komisi I yang membidangi pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, pertanahan, kependudukan, komunikasi dan informasi, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, sosial politik, ormas, kerja sama antar lembaga dan perizinan, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam penanggulangan bencana di sejumlah daerah.

    Di antaranya keterbatasan anggaran operasional, kekurangan personel, hingga belum terpenuhinya kebutuhan tenaga dengan kompetensi khusus kebencanaan.

    “Kami berharap dengan perubahan struktur ini, BPBD bisa naik kelas. Bukan hanya secara kelembagaan, tetapi juga dari sisi fungsi, kapasitas, dan kemampuan menjangkau kebutuhan penanggulangan bencana di daerah,” tegasnya.

    Ia berharap revisi perda ini menjadi titik awal pembenahan BPBD di Kaltim agar semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana, baik El Nino maupun banjir. (Adv)

    (Sf/Rs)