Samarinda -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru saja mengesahkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-11 yang digelar di gedung DPRD Kaltim pada Rabu (9/4/2025). 

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, dan turut dihadiri oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, Wakil Gubernur Seno Aji, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim.

Hasanuddin Mas'ud, yang akrab disapa Hamas, mengungkapkan kepada awak media usai rapat bahwa Renja DPRD Kaltim tahun 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan. 

"Berbeda dengan tahun 2025, untuk tahun depan ini banyak program kegiatan yang kita tambahkan, dan ada juga beberapa yang kita hilangkan," jelas Hamas dari Partai Golkar tersebut.

Salah satu poin utama dalam Renja 2026 adalah dimasukkannya program kunjungan kerja ke sepuluh kabupaten/kota di Kaltim serta kunjungan ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan. 

"Kalau sebelumnya kunjungan ke Dapil itu tidak ada, di Renja 2026 ini sudah kita masukkan," tegasnya. 

Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Kaltim untuk lebih dekat dengan masyarakat dan menyerap aspirasi secara langsung dari tingkat akar rumput.

Dengan penambahan berbagai kegiatan tersebut, Hamas mengakui bahwa agenda kerja anggota DPRD Kaltim di tahun mendatang akan semakin padat. Konsekuensinya, anggaran yang dibutuhkan juga diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan. 

"Pada dasarnya, kerja-kerja dewan ini kan meliputi rapat, kunjungan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Makanya, dari semua kegiatan-kegiatan tersebut, kita perlu memastikan apakah keuangan kita cukup atau tidak. Sehingga memang harus dipastikan dulu," urainya.

Ia menekankan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan oleh DPRD Kaltim bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk melalui kunjungan ke Dapil dan studi komparatif baik di dalam maupun di luar daerah.

"Keputusan perihal disetujui atau tidaknya anggaran dalam renja ini ada pada pemerintah daerah. Kita akan memohon kepada pemerintah, jika memang tidak dibantu, maka kami tidak bisa bekerja maksimal," beber Hamas. 

Di akhir sesi wawancara, Hamas berharap agar seluruh rangkaian kegiatan dalam Renja 2026 yang telah disusun oleh Panitia Khusus (Pansus) dapat diterima dan terjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah provinsi. (Adv)

(Sf/Rs)