Samarinda - Rencana pembangunan jalan pendekat yang menghubungkan Ring Road IV menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda mengalami penundaan. 

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terkait potensi peningkatan kemacetan dan terganggunya mobilitas masyarakat, terutama saat terjadi banjir.

Penundaan proyek strategis ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dan adanya prioritas program lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa penundaan proyek ini akan berdampak signifikan terhadap aksesibilitas menuju bandara yang terletak di Sungai Siring tersebut.

"Pembangunan jalan pendekat dari Ring Road IV ke APT Pranoto ini sangat krusial untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi, terutama saat banjir melanda jalan poros Samarinda-Bontang," ujar Subandi.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim ini menekankan urgensi percepatan pembangunan jalan alternatif sebagai solusi atas permasalahan kemacetan yang sering menghantui jalur utama menuju bandara.

"Saat ini, kita hanya mengandalkan satu-satunya akses melalui jalan poros Samarinda-Bontang. Apabila terjadi banjir, akses menuju bandara bisa lumpuh dan secara langsung akan mempengaruhi mobilitas masyarakat serta operasional penerbangan," jelasnya.

Lebih lanjut, Subandi menyoroti potensi dampak negatif penundaan proyek ini terhadap sektor ekonomi dan pariwisata di Kalimantan Timur. Bandara APT Pranoto, yang telah beroperasi sejak tahun 2018, merupakan gerbang utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis yang berkunjung ke Samarinda dan wilayah sekitarnya.

"Kemacetan dan akses yang sulit menuju bandara dapat menurunkan minat wisatawan dan investor untuk datang ke daerah kita. Ini tentu akan merugikan perekonomian daerah," tegasnya.

Meskipun Pemerintah Kota Samarinda juga berupaya membangun jalan alternatif dari arah Sambutan menuju Bandara APT Pranoto, proyek tersebut juga menghadapi kendala serupa terkait keterbatasan anggaran akibat efisiensi dan pengalihan prioritas program.

Subandi juga menyinggung kondisi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II Samarinda yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan. Menurutnya, UPTD tersebut menghadapi keterbatasan anggaran dan peralatan yang memadai.

"Anggaran untuk pemeliharaan jalan di wilayah II Samarinda sangat terbatas, hanya sekitar Rp28 miliar. Anggaran ini harus dibagi untuk wilayah Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Mahakam Ulu," ungkapnya.

Menyikapi kondisi ini, DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera merealisasikan pembangunan jalan pendekat menuju Bandara APT Pranoto. Selain itu, mereka juga mendorong adanya peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur jalan secara keseluruhan di wilayah Kalimantan Timur. (Adv) 

(Sf/Rs)