Samarinda - Program umrah dan perjalanan religi gratis bagi marbot serta penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur (Kaltim), yang diinisiasi Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, dipercepat pelaksanaannya. 

Percepatan ini berkat adanya instruksi khusus dari Presiden soal peralihan kepala daerah, yang berdampak pada pergeseran anggaran. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut baik hal ini. 

"Berrsyukur Gratispol dan Jospol itu bisa dilaksanakan di tahun ini. Jadi lebih cepat," ujar Sarkowi.

Menurutnya, percepatan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kaltim dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya para penjaga rumah ibadah. 

"Ini merupakan bentuk komitmen dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memenuhi janjinya untuk mensejahterakan masyarakat," tambahnya.

Sarkowi menjelaskan bahwa dirinya telah menelusuri proses seleksi program ini di Biro Kesra. Ia memastikan bahwa ada tim khusus yang bertugas menyeleksi para calon penerima. Salah satu persyaratan administrasi yang ditekankan adalah berapa lama calon tersebut telah mengabdi sebagai marbot.

"Saya sudah telusuri bahwa di Biro Kesra itu ada tim yang menyeleksi. Makanya di dalam biodatanya itu disebutkan dia berapa tahun menjadi marbot gitu. Jadi sudah ada persyaratan administrasinya," jelas Sarkowi.

Setelah calon mengisi biodata dan mendapatkan rekomendasi, proses verifikasi akan dilakukan. Sarkowi mengakui potensi adanya "permainan" atau penyimpangan dalam proses seleksi. Namun, ia optimis bahwa hal tersebut akan terungkap dan menjadi bahan evaluasi untuk kelanjutan program.

"Bahwa nanti siapa tahu ada permainan, ada yang tidak benar, saya kira suatu saat akan terbuka juga dan itu akan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kelanjutan program berikutnya," tegasnya.

DPRD Kaltim, melalui Komisi IV yang menjadi mitra kerja Biro Kesra dan Dinas Pendidikan, akan menjalankan fungsi pengawasan secara berkala. Sarkowi menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan setelah program berjalan.

"Semisal ada temuan-temuan, ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, itu nanti akan kita jadikan bahan evaluasi. Dan kami di DPRD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangan kami melakukan fungsi pengawasan," katanya.

Pengawasan ini mencakup pemanggilan instansi terkait untuk mempertanyakan pertanggungjawaban pelaksanaan, kendala yang dihadapi, hingga daya serap anggaran. 

Namun, Sarkowi menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaksanakan program terlebih dahulu.

"Yang penting sekarang kita berikan kesempatan kepada gubernur dan wakil gubernur serta perangkatnya untuk melaksanakan program dulu. Kalau sudah terlaksana baru bisa kita evaluasi. Kalau belum dilaksanakan terus kita bicara apriori pesimis kita evaluasi ya enggak bisa. Tunggu laksanakan dulu," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)