Samarinda - Program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai sambutan hangat dari masyarakat. 

Namun, di balik antusiasme soal biaya pendidikan gratis, ada kekhawatiran serius terkait kualitas pengajaran dan fasilitas pendukung yang disuarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, dengan tegas mengingatkan agar program pembebasan UKT ini tidak lantas mengabaikan aspek kualitas. Ia menekankan pentingnya mengawal program ini agar tujuan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim tidak justru gagal.

"Kita harus kawal ini. Jangan sampai gratis UKT, tapi kualitas dosennya kita abaikan, kualitas fasilitas kita abaikan. Ini bisa membuat tujuan peningkatan SDM malah gagal," ujar Darlis.

Menurut Darlis, pendidikan yang bermutu tinggi tak hanya bergantung pada biaya kuliah yang terjangkau, melainkan juga sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan yang memadai. 

Ia menyoroti pentingnya memastikan kelayakan hidup guru dan dosen sebagai prioritas dalam alokasi anggaran.

"Kalau guru dan dosennya masih hidup dalam kondisi pas-pasan, bagaimana mungkin kita berharap mereka bisa meningkatkan kualitas mengajar? Kualitas itu bukan hanya soal metode mengajar, tapi juga menyangkut kelayakan hidupnya," tegas Darlis.

Selain itu, Darlis juga menyoroti nasib para guru honorer yang masih belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), padahal peran mereka sangat vital di ruang kelas. 

Ia bahkan mengungkapkan adanya praktik sekolah yang "menyembunyikan" tenaga honorer dari laporan demi mengejar akreditasi.

"Jangan karena ingin kejar akreditasi, lalu tenaga honorer disembunyikan dari laporan. Mereka juga berkontribusi nyata di ruang-ruang kelas kita," tambahnya.

Tak berhenti di situ, Darlis juga menyoroti perlunya pembenahan sistem database pendidikan di Kaltim. 

Menurutnya, kebijakan yang diambil tidak akan tepat sasaran jika data pendidikan belum tertata rapi dan valid.

Untuk memperkuat implementasi dan pengawasan jangka panjang, Komisi IV DPRD Kaltim mengusulkan agar program pendidikan gratis ini memiliki payung hukum yang lebih kuat, yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda), bukan hanya Peraturan Gubernur (Pergub).

Meski demikian, DPRD Kaltim tetap mengapresiasi langkah berani Pemprov Kaltim yang memulai program bantuan pendidikan di tengah keterbatasan fiskal. 

Namun, Darlis mengingatkan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada jumlah penerima bantuan semata.

"Gratis itu penting, tapi pendidikan yang berkualitas jauh lebih penting. Jangan sampai anak-anak kita hanya mendapatkan bangku, tapi tidak mendapatkan kualitas pembelajaran yang layak," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)