Samarinda - Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan membawa dampak besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Namun, hal ini juga menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal yang mampu bersaing dengan pendatang dari daerah lain.

Salah satu faktor penting yang menentukan kualitas SDM adalah pendidikan. Sayangnya, kondisi pendidikan di Kaltim masih belum merata, terutama di daerah terpencil dan tertinggal (3T) seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Hal ini menjadi perhatian serius dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Veridiana Huraq Wang, yang meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan, khususnya terkait sarana dan prasarana pendidikan.

"Katanya IKN ada di Kaltim? Tapi bagaimana SDM kita bisa bersaing, sementara fasilitas pendidikan kita tidak merata," ungkap Veridiana Huraq di Samarinda, Selasa (21/11/2023).

Politisi PDIP itu menilai bahwa anggaran pendidikan di Kaltim sebesar 20 persen dari APBD atau sekitar Rp 4 triliun seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membangun dan memperbaiki sekolah-sekolah, terutama yang berada di bawah kewenangan provinsi seperti sekolah menengah.

"Sehingga artinya ini bisa dinikmati faktanya ada sekolah sarparas minim terutama daerah 3T. Jadi mohon di evaluasi kembali supaya terjadi secara proporsional pemerataan sarana prasarana pembangunan," tegasnya.

Veridiana Huraq juga mendorong Pj Gubernur untuk mengevaluasi kinerja kepala perwakilan dari Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten/kota. Menurutnya, mereka harus bertanggung jawab atas kondisi pendidikan di wilayahnya masing-masing.

"Katanya kita harus siap menyambut IKN tapi bagaimana kita mau menyambut kalau ini saja belum memadai," tutupnya. 

(Sf/Rs/Adv)