DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Legislator Gerindra Desak Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur Pertanian di Babulu, Sebut Belum Ada Anggaran Konkret

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    31 Juli 2025 pukul 09:32 WITA

    Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Muin. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Baharuddin Muin, menyoroti minimnya infrastruktur dasar di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

    Ia mendesak pemerintah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian, mulai dari jalan usaha tani hingga irigasi.

    Baharuddin mengungkapkan, masalah ini sudah berulang kali terjadi dan belum ada penyelesaian yang nyata. 

    Menurutnya, akses jalan yang rusak atau belum tersedia membuat petani di Babulu kesulitan untuk menjangkau lahan dan memasarkan hasil panen.

    “Ini masalah yang terus berulang dan tak kunjung dituntaskan,” kata Baharuddin, Kamis (31/7/2025).

    Ia menilai, Babulu memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan strategis di Kaltim. Namun, potensi ini tidak bisa berkembang maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem irigasi dan konektivitas antardesa.

    Baharuddin secara khusus mendorong agar pembangunan Bendungan Talaki dan pengembangan jaringan irigasi menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah. 

    Ia menyebut kedua proyek ini sebagai fondasi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

    “Kalau kita serius ingin menjadikan Babulu sebagai lumbung pangan, maka kita harus siapkan infrastrukturnya. Tanpa bendungan dan irigasi, produktivitas petani tak akan maksimal,” tegasnya.

    Politisi Gerindra ini juga mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menyebut hingga saat ini belum ada indikasi alokasi anggaran yang ditujukan secara khusus untuk pembangunan infrastruktur strategis di Babulu, baik dalam APBD Perubahan tahun ini maupun dalam rencana anggaran tahun 2026.

    “Kami di DPRD akan terus mengawal dan memperjuangkan hal ini. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar wacana,” tambah Baharuddin.

    Selain infrastruktur pertanian, Baharuddin juga menyoroti kebutuhan dasar lain di Babulu, seperti air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Ia menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut dalam setiap pembahasan anggaran.

    Meski baru-baru ini Babulu mendapat kunjungan dari Menteri Pertanian, Baharuddin menekankan bahwa kunjungan tersebut harus ditindaklanjuti dengan program nyata, bukan sekadar simbolik.

    “Masyarakat menunggu realisasi, bukan sekadar simbolik. Harus ada program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Legislator Gerindra Desak Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur Pertanian di Babulu, Sebut Belum Ada Anggaran Konkret

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    31 Juli 2025 pukul 09:32 WITA

    Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Muin. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Baharuddin Muin, menyoroti minimnya infrastruktur dasar di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

    Ia mendesak pemerintah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian, mulai dari jalan usaha tani hingga irigasi.

    Baharuddin mengungkapkan, masalah ini sudah berulang kali terjadi dan belum ada penyelesaian yang nyata. 

    Menurutnya, akses jalan yang rusak atau belum tersedia membuat petani di Babulu kesulitan untuk menjangkau lahan dan memasarkan hasil panen.

    “Ini masalah yang terus berulang dan tak kunjung dituntaskan,” kata Baharuddin, Kamis (31/7/2025).

    Ia menilai, Babulu memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan strategis di Kaltim. Namun, potensi ini tidak bisa berkembang maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem irigasi dan konektivitas antardesa.

    Baharuddin secara khusus mendorong agar pembangunan Bendungan Talaki dan pengembangan jaringan irigasi menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah. 

    Ia menyebut kedua proyek ini sebagai fondasi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

    “Kalau kita serius ingin menjadikan Babulu sebagai lumbung pangan, maka kita harus siapkan infrastrukturnya. Tanpa bendungan dan irigasi, produktivitas petani tak akan maksimal,” tegasnya.

    Politisi Gerindra ini juga mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menyebut hingga saat ini belum ada indikasi alokasi anggaran yang ditujukan secara khusus untuk pembangunan infrastruktur strategis di Babulu, baik dalam APBD Perubahan tahun ini maupun dalam rencana anggaran tahun 2026.

    “Kami di DPRD akan terus mengawal dan memperjuangkan hal ini. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar wacana,” tambah Baharuddin.

    Selain infrastruktur pertanian, Baharuddin juga menyoroti kebutuhan dasar lain di Babulu, seperti air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Ia menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut dalam setiap pembahasan anggaran.

    Meski baru-baru ini Babulu mendapat kunjungan dari Menteri Pertanian, Baharuddin menekankan bahwa kunjungan tersebut harus ditindaklanjuti dengan program nyata, bukan sekadar simbolik.

    “Masyarakat menunggu realisasi, bukan sekadar simbolik. Harus ada program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)