Samarinda - Program pendidikan Gratispol yang menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan. 

Kali ini kritik datang dari Anggota Komisi IV DPRD sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Kaltim, Agus Aras. Ia mengingatkan implementasi program harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Meskipun secara politik program seperti Gratispol sah-sah saja dijalankan, tetapi realitas anggaran tidak bisa diabaikan. 

"Dalam konteks politik, sah-sah saja program seperti itu. Tapi kita juga harus realistis melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dalam membiayai program pendidikan gratis secara menyeluruh," ujarnya saat diwawancarai, Kamis (10/7/2025).

Menurutnya kondisi fiskal Kaltim masih terbatas, sehingga pelaksanaan program pendidikan gratis harus melalui berbagai pertimbangan matang. 

"Tujuannya bagus, tapi masyarakat juga perlu bersabar karena program ini baru akan berjalan maksimal mulai 2026. Ini juga berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia," jelasnya.

Kemudian kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) dalam urusan pendidikan kini terbatas pada jenjang SMA, SMK dan SLB. Sementara untuk pendidikan tinggi memerlukan formulasi dan pertimbangan khusus agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perlu ada kajian mendalam soal skema Gratispol agar bisa diterapkan tanpa melanggar regulasi yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Ia menekankan pembangunan di berbagai sektor harus berjalan seimbang demi kemajuan Kaltim secara menyeluruh.

"Sekali lagi kita harus tetap realistis. Anggaran daerah juga perlu dialokasikan untuk sektor lain yang tidak kalah penting, seperti infrastruktur yang saat ini juga membutuhkan perhatian serius," tutupnya. (Adv)

(Sf/Lo)