
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi II tengah melakukan pembahasan menyeluruh terhadap perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kokoh dan tidak menimbulkan persoalan saat diterapkan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa setiap perubahan perda harus melalui kajian yang cermat. Ia tidak ingin aturan yang dibuat justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.
“Pembentukan maupun perubahan perda tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada landasan konstitusional dan dasar hukum yang kuat. Setiap pasal yang diusulkan juga harus dikaji secara mendalam agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Sabaruddin dalam Rapat Paripurna di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, Komisi II yang membidangi keuangan daerah dan perekonomian, termasuk sektor usaha, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan sesuai koridor hukum.
Pembahasan perubahan perda ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kaltim.
Meski demikian, Sabaruddin menekankan bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya dengan mengubah aturan. Pengelolaannya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat yang membayar pajak dapat merasakan manfaatnya secara langsung melalui fasilitas publik yang lebih baik.
Untuk itu, Komisi II membuka ruang masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait. Evaluasi terhadap kendala pelaksanaan aturan sebelumnya dinilai penting agar perda yang baru tidak hanya bagus secara tertulis, tetapi juga mudah dilaksanakan.
“Pembahasan ini harus dilakukan secara komprehensif, mendengarkan masukan dari perangkat daerah dan pihak-pihak terkait supaya aturan yang dihasilkan bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Selain membahas pajak dan retribusi, Komisi II juga menyoroti rencana perubahan status PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Penyesuaian tersebut dinilai perlu agar status badan usaha milik daerah tersebut memiliki kejelasan hukum sesuai ketentuan BUMD dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Sabaruddin berharap, seluruh rangkaian pembahasan ini dapat melahirkan regulasi yang lebih tertata, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat, serta mendorong peningkatan PAD Kaltim secara berkelanjutan. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi II tengah melakukan pembahasan menyeluruh terhadap perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kokoh dan tidak menimbulkan persoalan saat diterapkan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa setiap perubahan perda harus melalui kajian yang cermat. Ia tidak ingin aturan yang dibuat justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.
“Pembentukan maupun perubahan perda tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada landasan konstitusional dan dasar hukum yang kuat. Setiap pasal yang diusulkan juga harus dikaji secara mendalam agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Sabaruddin dalam Rapat Paripurna di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, Komisi II yang membidangi keuangan daerah dan perekonomian, termasuk sektor usaha, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan sesuai koridor hukum.
Pembahasan perubahan perda ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kaltim.
Meski demikian, Sabaruddin menekankan bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya dengan mengubah aturan. Pengelolaannya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat yang membayar pajak dapat merasakan manfaatnya secara langsung melalui fasilitas publik yang lebih baik.
Untuk itu, Komisi II membuka ruang masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait. Evaluasi terhadap kendala pelaksanaan aturan sebelumnya dinilai penting agar perda yang baru tidak hanya bagus secara tertulis, tetapi juga mudah dilaksanakan.
“Pembahasan ini harus dilakukan secara komprehensif, mendengarkan masukan dari perangkat daerah dan pihak-pihak terkait supaya aturan yang dihasilkan bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Selain membahas pajak dan retribusi, Komisi II juga menyoroti rencana perubahan status PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Penyesuaian tersebut dinilai perlu agar status badan usaha milik daerah tersebut memiliki kejelasan hukum sesuai ketentuan BUMD dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Sabaruddin berharap, seluruh rangkaian pembahasan ini dapat melahirkan regulasi yang lebih tertata, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat, serta mendorong peningkatan PAD Kaltim secara berkelanjutan. (Adv)
(Sf/Lo)