
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda.(Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) belum merata. Di balik geliat pembangunan kota, sejumlah wilayah pedalaman dan perbatasan masih berjuang mendapatkan sekolah layak hingga guru yang cukup.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyebut kondisi itu belum banyak berubah. Baik dari sisi bangunan sekolah maupun ketersediaan tenaga pengajar, masih jauh dari kata cukup.
"Kalau ditanya apakah sudah terpenuhi, jawabannya belum. Infrastruktur belum, gurunya juga masih kurang," kata Agus di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, wilayah yang paling merasakan ketimpangan itu adalah kawasan pedalaman dan perbatasan. Di sana, akses pendidikan masih terbatas, sehingga warga belum bisa menikmati layanan yang setara dengan daerah perkotaan.
Ia mencontohkan Busang dan Merancang di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berbatasan langsung dengan Kutai Barat (Kubar). Di dua kawasan itu, sarana pendidikan masih sangat minim dan membutuhkan intervensi serius dari Pemerintah Provinsi.
"Daerah perbatasan itu pendidikannya masih tertinggal. Contohnya Busang dan Merancang, sarana di sana masih sangat kurang," ujarnya.
Persoalan yang sama, lanjut Agus, juga ditemukan di sebagian wilayah Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim sudah menyampaikan langsung kebutuhan tersebut kepada Pemprov Kaltim agar masuk dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Kebutuhan yang diusulkan tidak hanya gedung sekolah, tetapi juga jenjangnya. Mulai dari SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB), disertai penambahan guru di daerah yang selama ini kekurangan tenaga pengajar.
Sejumlah langkah awal mulai terlihat. Di Kutim, pemerintah kabupaten telah menghibahkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Di Berau, rencana pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17 juga mulai disiapkan.
Penyediaan lahan itu menjadi modal awal untuk menambah daya tampung dan memperluas akses pendidikan. Namun, Agus menegaskan, tanpa dukungan anggaran dari provinsi, rencana tersebut tidak akan bergerak jauh.
Karena itu, Komisi IV berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai agar kebutuhan pendidikan di wilayah tertinggal benar-benar bisa terealisasi.
"Kami akan perjuangkan semaksimal mungkin, supaya apa yang diharapkan masyarakat di sana tidak hanya menjadi rencana, tapi benar-benar terwujud," pungkas Agus Aras. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda.(Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) belum merata. Di balik geliat pembangunan kota, sejumlah wilayah pedalaman dan perbatasan masih berjuang mendapatkan sekolah layak hingga guru yang cukup.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyebut kondisi itu belum banyak berubah. Baik dari sisi bangunan sekolah maupun ketersediaan tenaga pengajar, masih jauh dari kata cukup.
"Kalau ditanya apakah sudah terpenuhi, jawabannya belum. Infrastruktur belum, gurunya juga masih kurang," kata Agus di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, wilayah yang paling merasakan ketimpangan itu adalah kawasan pedalaman dan perbatasan. Di sana, akses pendidikan masih terbatas, sehingga warga belum bisa menikmati layanan yang setara dengan daerah perkotaan.
Ia mencontohkan Busang dan Merancang di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berbatasan langsung dengan Kutai Barat (Kubar). Di dua kawasan itu, sarana pendidikan masih sangat minim dan membutuhkan intervensi serius dari Pemerintah Provinsi.
"Daerah perbatasan itu pendidikannya masih tertinggal. Contohnya Busang dan Merancang, sarana di sana masih sangat kurang," ujarnya.
Persoalan yang sama, lanjut Agus, juga ditemukan di sebagian wilayah Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim sudah menyampaikan langsung kebutuhan tersebut kepada Pemprov Kaltim agar masuk dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Kebutuhan yang diusulkan tidak hanya gedung sekolah, tetapi juga jenjangnya. Mulai dari SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB), disertai penambahan guru di daerah yang selama ini kekurangan tenaga pengajar.
Sejumlah langkah awal mulai terlihat. Di Kutim, pemerintah kabupaten telah menghibahkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Di Berau, rencana pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17 juga mulai disiapkan.
Penyediaan lahan itu menjadi modal awal untuk menambah daya tampung dan memperluas akses pendidikan. Namun, Agus menegaskan, tanpa dukungan anggaran dari provinsi, rencana tersebut tidak akan bergerak jauh.
Karena itu, Komisi IV berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai agar kebutuhan pendidikan di wilayah tertinggal benar-benar bisa terealisasi.
"Kami akan perjuangkan semaksimal mungkin, supaya apa yang diharapkan masyarakat di sana tidak hanya menjadi rencana, tapi benar-benar terwujud," pungkas Agus Aras. (Adv)
(Sf/Lo)