Cari disini...
seputarfakta.com -
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun
Samarinda - Merujuk data PT PLN, Sistem Mahakam yang merupakan sistem yang memasok kebutuhan listrik di Bumi Etam memiliki daya mampu 911 Mega Watt (MW). Sedangkan beban puncak total di Kaltim hanya 501 MW saja. Artinya, terdapat kelebihan daya alias surplus hingga 410 MW.
Angka itu, nyatanya tak menjamin layanan listrik di wilayah Kaltim merata. Hal ini, membikin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun prihatin.
Dia bilang, semua daerah di Kaltim harusnya sudah teraliri listrik. Menurutnya, sangatlah tidak layak jika masih ada daerah yang belum memiliki akses untuk menikmati listrik. "Yang pasti, Kaltim ini over energy. Jadi tidak layak lagi kalau ada daerah yang enggak punya listrik. Mestinya ya sudah teraliri semua," tegasnya.
Samsun mengatakan, untuk tingkat elektrifikasi di Kaltim harusnya sudah di atas 90 persen. Sebagai informasi, elektrifikasi adalah proses powering menggunakan listrik. Biasanya berhubungan dengan pengisian daya yang berasal dari sumber luar. "Kalau pun ada yang belum, saya menduga itu memang daerah yang memang terlalu jauh dengan jalur saluran listrik yang ada," tambah Samsun.
Samsun mengatakan, mungkin terdapat biaya yang lebih besar untuk dialirkan ke suatu desa yang letaknya memang jauh. Namun menurutnya, hal tersebut tak bisa dijadikan alasan. "Kan sudah ada energi baru terbarukan (EBT). Di Kutai Kartanegara (Kukar) misalnya, sudah ada beberapa desa yang telah menggunakan energi tenaga surya," ujarnya.
Menurut Samsun, menghadirkan EBT dengan tenaga surya menjadi opsi yang paling memungkinkan di Kaltim. Caranya bisa dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
Terkhusus desa-desa yang memang sulit terjangkau dengan aliran listrik, solusinya bisa dengan mendirikan PLTS komunal. Hal tersebut perlu didukung oleh Pemprov Kaltim. "Desa-desa yang memang tidak terjangkau aliran listrik, bisa solusinya dengan memberikan PLTS komunal seperti itu, dan itu bukan hanya tanggung jawab pemkab, kalau bisa didukung juga oleh pemprov," tandasnya. (SF2/rs/adv)
Tim Editorial
Cari disini...
seputarfakta.com -
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun
Samarinda - Merujuk data PT PLN, Sistem Mahakam yang merupakan sistem yang memasok kebutuhan listrik di Bumi Etam memiliki daya mampu 911 Mega Watt (MW). Sedangkan beban puncak total di Kaltim hanya 501 MW saja. Artinya, terdapat kelebihan daya alias surplus hingga 410 MW.
Angka itu, nyatanya tak menjamin layanan listrik di wilayah Kaltim merata. Hal ini, membikin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun prihatin.
Dia bilang, semua daerah di Kaltim harusnya sudah teraliri listrik. Menurutnya, sangatlah tidak layak jika masih ada daerah yang belum memiliki akses untuk menikmati listrik. "Yang pasti, Kaltim ini over energy. Jadi tidak layak lagi kalau ada daerah yang enggak punya listrik. Mestinya ya sudah teraliri semua," tegasnya.
Samsun mengatakan, untuk tingkat elektrifikasi di Kaltim harusnya sudah di atas 90 persen. Sebagai informasi, elektrifikasi adalah proses powering menggunakan listrik. Biasanya berhubungan dengan pengisian daya yang berasal dari sumber luar. "Kalau pun ada yang belum, saya menduga itu memang daerah yang memang terlalu jauh dengan jalur saluran listrik yang ada," tambah Samsun.
Samsun mengatakan, mungkin terdapat biaya yang lebih besar untuk dialirkan ke suatu desa yang letaknya memang jauh. Namun menurutnya, hal tersebut tak bisa dijadikan alasan. "Kan sudah ada energi baru terbarukan (EBT). Di Kutai Kartanegara (Kukar) misalnya, sudah ada beberapa desa yang telah menggunakan energi tenaga surya," ujarnya.
Menurut Samsun, menghadirkan EBT dengan tenaga surya menjadi opsi yang paling memungkinkan di Kaltim. Caranya bisa dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
Terkhusus desa-desa yang memang sulit terjangkau dengan aliran listrik, solusinya bisa dengan mendirikan PLTS komunal. Hal tersebut perlu didukung oleh Pemprov Kaltim. "Desa-desa yang memang tidak terjangkau aliran listrik, bisa solusinya dengan memberikan PLTS komunal seperti itu, dan itu bukan hanya tanggung jawab pemkab, kalau bisa didukung juga oleh pemprov," tandasnya. (SF2/rs/adv)