
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Plt Kepala DPMK Kubar, Erlinsiana (Dok: DPMPD Kaltim)
Sendawar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Petinggi Kampung (Pilkam) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Salah satu fokus persiapan diarahkan pada kesiapan anggaran di tingkat kampung agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai rencana.
Pemerintah kampung yang masuk dalam agenda Pilkam diminta mulai mengalokasikan kebutuhan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2027.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana mengatakan Pilkam serentak tersebut direncanakan melibatkan kampung-kampung yang tersebar di 11 kecamatan.
Menurutnya, persiapan tidak bisa dilakukan secara mendadak, sehingga pemerintah kampung diminta perlu memperhitungkan kebutuhan biaya sejak tahap penyusunan anggaran agar tidak menghambat pelaksanaan setiap tahapan pemilihan.
“Kami mengimbau kepada petinggi dan pemerintah kampung yang akan melaksanakan Pilkam serentak agar mulai mempersiapkan kebutuhan pendanaan melalui penganggaran dalam APBK tahun anggaran 2027, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Erlinsiana dalam pekan ini.
Ia menjelaskan DPMK Kubar telah melakukan pembinaan dan sosialisasi di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada pemerintah kampung terkait persiapan menghadapi pemilihan petinggi.
Selain mendorong kesiapan pemerintah kampung, DPMK juga meminta jajaran admin di tingkat kabupaten dan kecamatan turut mengawal proses perencanaan anggaran.
“Kami juga meminta tim admin DPMK dan kecamatan memberikan perhatian khusus kepada kampung pada saat proses pendampingan penyusunan dan penetapan anggaran 2027 agar kebutuhan pendanaan Pilkam ini dapat terakomodasi,” ungkapnya.
Pendampingan itu diharapkan dapat membantu pemerintah kampung mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, sekaligus memastikan pengalokasiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan begitu, anggaran untuk Pilkam tidak terlewat dalam proses penyusunan APBK, sehingga pemerintah kampung juga memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi maupun teknis sebelum tahapan pemilihan dimulai.
Kini Pemkab Kubar melalui DPMK terus mendorong koordinasi lintas pemerintahan agar persiapan Pilkam serentak 2027 dapat dilakukan secara terencana.
Langkah ini diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan sekaligus menjaga agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat di kampung tetap berjalan. (Adv) T7 - Kegiatan Perangkat Daerah
(Sf/Lo)
Cari disini...

DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Plt Kepala DPMK Kubar, Erlinsiana (Dok: DPMPD Kaltim)
Sendawar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Petinggi Kampung (Pilkam) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Salah satu fokus persiapan diarahkan pada kesiapan anggaran di tingkat kampung agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai rencana.
Pemerintah kampung yang masuk dalam agenda Pilkam diminta mulai mengalokasikan kebutuhan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2027.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana mengatakan Pilkam serentak tersebut direncanakan melibatkan kampung-kampung yang tersebar di 11 kecamatan.
Menurutnya, persiapan tidak bisa dilakukan secara mendadak, sehingga pemerintah kampung diminta perlu memperhitungkan kebutuhan biaya sejak tahap penyusunan anggaran agar tidak menghambat pelaksanaan setiap tahapan pemilihan.
“Kami mengimbau kepada petinggi dan pemerintah kampung yang akan melaksanakan Pilkam serentak agar mulai mempersiapkan kebutuhan pendanaan melalui penganggaran dalam APBK tahun anggaran 2027, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Erlinsiana dalam pekan ini.
Ia menjelaskan DPMK Kubar telah melakukan pembinaan dan sosialisasi di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada pemerintah kampung terkait persiapan menghadapi pemilihan petinggi.
Selain mendorong kesiapan pemerintah kampung, DPMK juga meminta jajaran admin di tingkat kabupaten dan kecamatan turut mengawal proses perencanaan anggaran.
“Kami juga meminta tim admin DPMK dan kecamatan memberikan perhatian khusus kepada kampung pada saat proses pendampingan penyusunan dan penetapan anggaran 2027 agar kebutuhan pendanaan Pilkam ini dapat terakomodasi,” ungkapnya.
Pendampingan itu diharapkan dapat membantu pemerintah kampung mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, sekaligus memastikan pengalokasiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan begitu, anggaran untuk Pilkam tidak terlewat dalam proses penyusunan APBK, sehingga pemerintah kampung juga memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi maupun teknis sebelum tahapan pemilihan dimulai.
Kini Pemkab Kubar melalui DPMK terus mendorong koordinasi lintas pemerintahan agar persiapan Pilkam serentak 2027 dapat dilakukan secara terencana.
Langkah ini diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan sekaligus menjaga agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat di kampung tetap berjalan. (Adv) T7 - Kegiatan Perangkat Daerah
(Sf/Lo)