Samarinda - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, menyoroti antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang masih menjadi permasalahan di wilayah ini. Sebagai solusi, ia mengusulkan pendirian SPBU yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda).   

“Pendirian SPBU Perusda dapat menjadi alternatif untuk mengatasi persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini menimbulkan antrean panjang,” ujar Jahidin saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2024).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan dari berbagai mitra terkait dalam mengatasi masalah ini. “Ini terlepas dari kebijakan siapa. Kita lihat nanti siapa Gubernur yang baru. Itu tergantung kebijakan pemerintah nanti dan dukungan DPRD serta mitra,” jelasnya.

Jahidin menambahkan, kebijakan terkait penyelesaian masalah SPBU ini memerlukan dukungan penuh dari DPRD agar dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif. Selain itu, diperlukan juga peran aktif dari pemerintah di berbagai tingkat, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Semua harus bersinergi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Jahidin optimistis, solusi yang dihasilkan melalui sinergi berbagai pihak akan lebih efektif dan berkelanjutan. “Itu kan satu mata rantai tidak terpisahkan untuk menentukan kebijakan pelayanan pada masyarakat,” tukasnya. (Adv)

(Sf/Rs)