Samarinda - Keputusan pemerintah pusat untuk kembali memusatkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 2025 menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). 

Anggota Komisi IV, Syarifatul Sya'diah, legislator dari Partai Golkar, menilai kebijakan ini secara simbolis melemahkan posisi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan negara yang baru.

"IKN sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, semestinya upacara kenegaraan seperti ini tetap digelar di sana. Kenapa harus dipindahkan ke Jakarta lagi?" tanya Syarifatul di Samarinda, belum lama ini.

Menurut Syarifatul, upacara kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai momen simbolik yang sangat kuat untuk mempertegas legitimasi IKN di mata publik, baik nasional maupun internasional.

Baginya, keputusan ini adalah sebuah langkah mundur dalam upaya pemerintah memperkuat peran strategis Kaltim dalam peta pembangunan nasional.

"Ini bukan hanya soal seremoni. Tapi soal konsistensi komitmen," lanjutnya.

Syarifatul menambahkan bahwa kegiatan nasional sebesar HUT RI seharusnya dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial positif bagi Kaltim, terutama dalam masa transisi pemerintahan ke IKN ini.

Politisi Partai Golkar itu juga menyayangkan bahwa keputusan pemindahan lokasi upacara tersebut seolah menunjukkan keraguan pemerintah terhadap kesiapan IKN. 

Padahal, menurutnya, berbagai elemen strategis dan infrastruktur di IKN sudah bisa dimaksimalkan untuk menyukseskan pelaksanaan upacara kenegaraan.

"Kalau kita hanya membangun jalan dan gedung, tapi simbol-simbol kenegaraan tetap di Jakarta, maka transisi ibu kota hanya sebatas fisik, tidak menyentuh aspek substansialnya," ujarnya. 

Ia mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota adalah kebijakan konstitusional yang seharusnya diikuti dengan pemindahan seluruh pusat aktivitas pemerintahan, termasuk pelaksanaan upacara kenegaraan.

Langkah-langkah simbolik, menurut Syarifatul, memiliki dampak besar dalam memperkuat narasi publik tentang kehadiran dan peran IKN. 

"Momentum HUT RI ini harusnya dimanfaatkan untuk menegaskan eksistensi IKN sebagai pusat kedaulatan negara. Ini kesempatan untuk memperkenalkan wajah baru Indonesia kepada dunia," ungkapnya.

Pemerintah pusat sebelumnya telah mengumumkan bahwa peringatan HUT ke-80 RI akan digelar di Jakarta, dengan pertimbangan teknis dan kesiapan infrastruktur. 

Meski demikian, Syarifatul tetap menaruh harapan besar agar di tahun-tahun mendatang, kegiatan serupa dapat digelar secara penuh di IKN sebagai bagian dari agenda kenegaraan berkelanjutan. 

"Kita ingin tahun depan bisa kembali dilaksanakan di IKN, bahkan seterusnya. Jangan sampai pemindahan ibu kota ini kehilangan makna strategisnya," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)