Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan yang lebih adil di seluruh wilayah Kaltim untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat. 

Meskipun Kaltim mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,2 pada 2023, tertinggi di Kalimantan dan ketiga secara nasional, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan.

Pria yang akrab disapa Hamas itu mengungkapkan bahwa hal terssebut menunjukkan adanya perbedaan tajam dalam pencapaian IPM antarwilayah. Kabupaten Mahakam Ulu, misalnya, mencatat IPM terendah di angka 69,59, jauh berbeda dengan Kota Samarinda yang memiliki IPM tertinggi di angka 82,32. 

“Kita perlu memastikan capaian IPM provinsi tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tapi juga menyentuh semua kabupaten,” tegas Hamas.

Lebih lanjut, Hamas menyoroti kontradiksi antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan angka kemiskinan yang masih bertahan di 6,11 persen. Kaltim memiliki PDRB per kapita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, tetapi tingkat kemiskinan ekstrem tetap berada di angka 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan.

“Kondisi ini menuntut strategi pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tingginya PDRB semestinya bisa lebih berpengaruh dalam menekan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Untuk memastikan pembangunan manusia yang lebih merata, Hamas menyarankan evaluasi mendalam atas strategi pemerintah provinsi serta optimalisasi peran DPRD Kaltim dalam memantau program melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

Ia berharap, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029, pemerintah provinsi memberikan prioritas pada pembangunan manusia yang berkelanjutan dan merata.

“Kita ingin melihat keberhasilan pembangunan Kaltim dalam berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, hingga kelestarian lingkungan hidup,” tutupnya. (Adv)

(Sf/Rs)