DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Harga Beras di Kabupaten ini Tinggi, DPRD Kaltim Soroti Peran BUMDes

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    19 November 2024 pukul 13:44 WITA

    Anggota DPRD Kaltim, Guntur. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyoroti disparitas harga beras di beberapa daerah di provinsi ini. Khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu dan Berau, harga beras medium masih jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    "Harga beras medium di Mahulu mencapai Rp 17.000 per kilogram, sementara di Berau sebesar Rp 16.500 per kilogram. Ini jauh di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 13.000 per kilogram," ungkap Guntur.

    Guntur mendesak dilakukan investigasi mendalam untuk mengungkap akar permasalahan lonjakan harga beras tersebut. "Kita perlu analisis menyeluruh. Apakah ini karena harga gabah yang tinggi, atau ada kendala dalam distribusi?" tanyanya.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyoroti ketersediaan pupuk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi biaya produksi petani. "Kelangkaan pupuk kerap memicu kenaikan harga. Ini berdampak langsung pada harga produksi beras," imbuhnya.

    Sebagai solusi jangka panjang, Guntur mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam penyediaan pupuk bersubsidi. "BUMDes bisa menjadi jembatan antara petani dan produsen pupuk seperti Pupuk Kaltim. Dengan skema kerja sama yang tepat, kita bisa mendapatkan harga pupuk yang lebih terjangkau," usulnya.

    Dengan biaya produksi yang lebih efisien, diharapkan harga beras di pasaran juga dapat ditekan. "Ini akan berdampak positif bagi petani dan konsumen," ujar Guntur.

    Guntur optimistis, dengan sinergi berbagai pihak, permasalahan harga beras yang tinggi dapat teratasi. "Kita harus mencari solusi bersama agar kesejahteraan petani meningkat dan harga beras stabil," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Harga Beras di Kabupaten ini Tinggi, DPRD Kaltim Soroti Peran BUMDes

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    19 November 2024 pukul 13:44 WITA

    Anggota DPRD Kaltim, Guntur. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyoroti disparitas harga beras di beberapa daerah di provinsi ini. Khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu dan Berau, harga beras medium masih jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    "Harga beras medium di Mahulu mencapai Rp 17.000 per kilogram, sementara di Berau sebesar Rp 16.500 per kilogram. Ini jauh di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 13.000 per kilogram," ungkap Guntur.

    Guntur mendesak dilakukan investigasi mendalam untuk mengungkap akar permasalahan lonjakan harga beras tersebut. "Kita perlu analisis menyeluruh. Apakah ini karena harga gabah yang tinggi, atau ada kendala dalam distribusi?" tanyanya.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyoroti ketersediaan pupuk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi biaya produksi petani. "Kelangkaan pupuk kerap memicu kenaikan harga. Ini berdampak langsung pada harga produksi beras," imbuhnya.

    Sebagai solusi jangka panjang, Guntur mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam penyediaan pupuk bersubsidi. "BUMDes bisa menjadi jembatan antara petani dan produsen pupuk seperti Pupuk Kaltim. Dengan skema kerja sama yang tepat, kita bisa mendapatkan harga pupuk yang lebih terjangkau," usulnya.

    Dengan biaya produksi yang lebih efisien, diharapkan harga beras di pasaran juga dapat ditekan. "Ini akan berdampak positif bagi petani dan konsumen," ujar Guntur.

    Guntur optimistis, dengan sinergi berbagai pihak, permasalahan harga beras yang tinggi dapat teratasi. "Kita harus mencari solusi bersama agar kesejahteraan petani meningkat dan harga beras stabil," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)