Samarinda - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya'qub, menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap guru Bimbingan Konseling (BK) di Kaltim.

Laporan dari Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) Kota Samarinda, menunjukkan bahwa guru BK di satuan pendidikan selama ini tidak memadai, khususnya di sekolah negeri.

"Kita contohkan saja seperti di SMPN 2 Samarinda, guru BK-nya cuma dua orang saja. Itu untuk menangani seribu siswa sangat kurang sekali. Di SMKN 15 Samarinda, sama halnya," ungkap Rusman Ya'qub di Gedung D DPRD Kaltim, Rabu (11/10/2023).

Dengan jumlah siswa yang mencapai ribuan, kata Rusman banyak modus atau varian masalah siswa yang semakin banyak motifnya. Posisi guru BK dituntut meningkatkan kompetensinya supaya memiliki kecakapan tersendiri dalam menangani masalah.

"Masalah siswa saat ini complicated (rumit), bisa jadi masalah timbul dari faktor keluarganya, faktor lingkungan. Sehingga butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikan," jabar legislator fraksi PPP.

Rusman menuturkan, ia masih menemukan adanya tambahan beban mengajar mata pelajaran pada guru BK. "Guru BK bukan guru tambahan yang dikasih tambahan mengajar, ingat mereka tidak memiliki jam mengajar," bebernya.

Selain itu, ruang konseling yang ditempatkan di sebuah sekolah ada yang berdimensi lebar 2,5 meter dan panjangnya hanya empat meter.

"Belum lagi kita bicara perbaikan sistem desain bangunan satuan Pendidikan yang selama ini masih berdimensi abad ke 19, guru kita abad ke 20, sedangkan yang diajari anak abad 21. Jadi ada gap disitu," jelasnya.

Dari pertemuan dengan ABKIN, Rusmab menyebut telah menghasilkan satu solusi, yakni pembuatan klinik konseling. "Usulan menarik ini harus diseriusin, bahwa klinik konseling nantinya dibawah naungan Disdik langsung. Sehingga jika ada masalah krusial yang tidak bisa ditangani langsung oleh satuan Pendidikan maka dia bisa naik dialihkan ke klinik tersebut," pungkasnya.(adv).

(Sf/Rs)