Cari disini...
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Rapat Koordinasi (rakor) Forum Sekretariat DPRD se-Kalimantan Timur, bertempat di Ballroom Hotel Maxone Balikpapan, Sabtu (09/11/2024). (Foto: HUMAS DPRD Kaltim/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Dalam upaya memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Sekretariat DPRD se-Kaltim di Hotel Maxone, Balikpapan, Sabtu (9/11/2024).
Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang mewakili Sekretaris DPRD Kaltim, Hardiyanto, rakor ini tidak hanya berfokus pada peningkatan profesionalisme dan efektivitas kerja, tetapi juga penyusunan strategi untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi demi optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD.
Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Sekretariat DPRD dalam mendukung penyampaian Pokok-pokok Pikiran (Pokir) sebagai fungsi representasi masyarakat yang penting bagi perencanaan pembangunan daerah.
"Kami berharap sinergi antara sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memperkuat koordinasi dalam mengakomodasi Pokir masyarakat secara lebih terarah," ujar Hardiyanto.
Apresiasi terhadap rakor ini juga disampaikan oleh Plt Asisten Administrasi Umum yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Deni Sutrisno. Menurutnya, peran Sekretariat DPRD sangat penting dalam memastikan aspirasi masyarakat yang diwadahi melalui Pokir dapat tersampaikan dan terintegrasi ke dalam program pembangunan.
“Sinergi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah memungkinkan Pokir dapat lebih efektif diakomodasi, sehingga pembangunan daerah semakin tepat sasaran,” ungkap Deni.
Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD untuk menjadi lebih profesional, berdaya guna, dan mampu mendukung tugas serta fungsi DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat yang kemudian diwujudkan melalui kebijakan pembangunan daerah.
"Dengan komunikasi yang baik dan transparan antara DPRD dan pihak eksekutif, pokir dapat lebih mudah diakomodasi dalam program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran,” tutupnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Rapat Koordinasi (rakor) Forum Sekretariat DPRD se-Kalimantan Timur, bertempat di Ballroom Hotel Maxone Balikpapan, Sabtu (09/11/2024). (Foto: HUMAS DPRD Kaltim/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Dalam upaya memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Sekretariat DPRD se-Kaltim di Hotel Maxone, Balikpapan, Sabtu (9/11/2024).
Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang mewakili Sekretaris DPRD Kaltim, Hardiyanto, rakor ini tidak hanya berfokus pada peningkatan profesionalisme dan efektivitas kerja, tetapi juga penyusunan strategi untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi demi optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD.
Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Sekretariat DPRD dalam mendukung penyampaian Pokok-pokok Pikiran (Pokir) sebagai fungsi representasi masyarakat yang penting bagi perencanaan pembangunan daerah.
"Kami berharap sinergi antara sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memperkuat koordinasi dalam mengakomodasi Pokir masyarakat secara lebih terarah," ujar Hardiyanto.
Apresiasi terhadap rakor ini juga disampaikan oleh Plt Asisten Administrasi Umum yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Deni Sutrisno. Menurutnya, peran Sekretariat DPRD sangat penting dalam memastikan aspirasi masyarakat yang diwadahi melalui Pokir dapat tersampaikan dan terintegrasi ke dalam program pembangunan.
“Sinergi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah memungkinkan Pokir dapat lebih efektif diakomodasi, sehingga pembangunan daerah semakin tepat sasaran,” ungkap Deni.
Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD untuk menjadi lebih profesional, berdaya guna, dan mampu mendukung tugas serta fungsi DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat yang kemudian diwujudkan melalui kebijakan pembangunan daerah.
"Dengan komunikasi yang baik dan transparan antara DPRD dan pihak eksekutif, pokir dapat lebih mudah diakomodasi dalam program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran,” tutupnya. (Adv)
(Sf/Rs)