Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Gedung Selesai Belum Tentu Beroperasi, Alkes Pandorata Masih Defisit Rp60 Miliar

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 08:34 WITA

    Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, saat meninjau pembangunan Gedung Pandorata RSUD AWS Samarinda. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Rampungnya konstruksi Gedung Pandorata RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda pada akhir tahun ini tidak otomatis membuat gedung tersebut bisa melayani pasien.

    Sebab, pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk gedung perawatan 8 lantai itu masih menyisakan kekurangan anggaran yang cukup besar.

    Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, usai meninjau proyek tersebut, Rabu (18/11/2026).

    Menurut Darlis, kebutuhan alkes Gedung Pandorata ditaksir mencapai Rp150 miliar. Namun, dana yang sudah disiapkan hingga 2027 baru sekitar Rp90 miliar.

    Artinya, masih ada selisih sekitar Rp60 miliar yang harus dicarikan solusinya oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

    "Kebutuhan alat kesehatan itu sekitar Rp150 miliar. Sementara yang tersedia sampai 2027 sekitar Rp90 miliar, berarti masih ada kekurangan sekitar Rp60 miliar," kata Darlis.

    Padahal, gedung dengan nilai konstruksi di atas Rp400 miliar itu ditargetkan tuntas secara fisik pada 31 Desember 2026. Setelah itu, masih ada rangkaian pekerjaan lain yang harus diselesaikan, mulai dari interior, tempat tidur pasien, hingga fasilitas pendukung.

    "Kalau bangunannya selesai, bukan berarti langsung bisa digunakan. Masih ada kebutuhan alat kesehatan dan fasilitas lainnya yang harus dipenuhi," jelasnya.

    Salah satu alkes yang menjadi perhatian adalah Magnetic Resonance Imaging (MRI). Dari dua opsi yang sempat dipertimbangkan, yakni bore 60 dan bore 70, pihak rumah sakit akhirnya memilih bore 60.

    Alasannya, berdasarkan penjelasan teknis yang diterima Komisi IV, MRI bore 60 dinilai menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik.

    "Memang dari awal ada dua pilihan, bore 60 dan bore 70. Yang dipilih itu bore 60. Kalau dari penjelasan yang kami terima, bore 60 ini kualitas gambarnya lebih bagus," ujar Darlis.

    Karena ukuran dan bobotnya, pemasangan MRI tersebut membutuhkan penyesuaian ruang. Sempat muncul kekhawatiran penyesuaian itu akan menambah beban anggaran proyek.

    Namun setelah dikonfirmasi ke Dinas PU, Darlis memastikan tidak ada biaya tambahan untuk kontraktor. Proses membawa alat ke dalam ruangan menjadi tanggung jawab vendor atau pemilik alat.

    "Sedangkan untuk membawa alat MRI itu ke dalam ruangan menjadi tanggung jawab vendor atau pemilik alat," tuturnya.

    Dari hasil peninjauan itu, Darlis menekankan pentingnya koordinasi sejak awal antara pihak yang membangun gedung dengan pihak RSUD AWS sebagai pengguna. Ia menilai, kurangnya sinkronisasi berpotensi menimbulkan penyesuaian berulang yang menghambat pengoperasian gedung. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Gedung Selesai Belum Tentu Beroperasi, Alkes Pandorata Masih Defisit Rp60 Miliar

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 08:34 WITA

    Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, saat meninjau pembangunan Gedung Pandorata RSUD AWS Samarinda. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Rampungnya konstruksi Gedung Pandorata RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda pada akhir tahun ini tidak otomatis membuat gedung tersebut bisa melayani pasien.

    Sebab, pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk gedung perawatan 8 lantai itu masih menyisakan kekurangan anggaran yang cukup besar.

    Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, usai meninjau proyek tersebut, Rabu (18/11/2026).

    Menurut Darlis, kebutuhan alkes Gedung Pandorata ditaksir mencapai Rp150 miliar. Namun, dana yang sudah disiapkan hingga 2027 baru sekitar Rp90 miliar.

    Artinya, masih ada selisih sekitar Rp60 miliar yang harus dicarikan solusinya oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

    "Kebutuhan alat kesehatan itu sekitar Rp150 miliar. Sementara yang tersedia sampai 2027 sekitar Rp90 miliar, berarti masih ada kekurangan sekitar Rp60 miliar," kata Darlis.

    Padahal, gedung dengan nilai konstruksi di atas Rp400 miliar itu ditargetkan tuntas secara fisik pada 31 Desember 2026. Setelah itu, masih ada rangkaian pekerjaan lain yang harus diselesaikan, mulai dari interior, tempat tidur pasien, hingga fasilitas pendukung.

    "Kalau bangunannya selesai, bukan berarti langsung bisa digunakan. Masih ada kebutuhan alat kesehatan dan fasilitas lainnya yang harus dipenuhi," jelasnya.

    Salah satu alkes yang menjadi perhatian adalah Magnetic Resonance Imaging (MRI). Dari dua opsi yang sempat dipertimbangkan, yakni bore 60 dan bore 70, pihak rumah sakit akhirnya memilih bore 60.

    Alasannya, berdasarkan penjelasan teknis yang diterima Komisi IV, MRI bore 60 dinilai menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik.

    "Memang dari awal ada dua pilihan, bore 60 dan bore 70. Yang dipilih itu bore 60. Kalau dari penjelasan yang kami terima, bore 60 ini kualitas gambarnya lebih bagus," ujar Darlis.

    Karena ukuran dan bobotnya, pemasangan MRI tersebut membutuhkan penyesuaian ruang. Sempat muncul kekhawatiran penyesuaian itu akan menambah beban anggaran proyek.

    Namun setelah dikonfirmasi ke Dinas PU, Darlis memastikan tidak ada biaya tambahan untuk kontraktor. Proses membawa alat ke dalam ruangan menjadi tanggung jawab vendor atau pemilik alat.

    "Sedangkan untuk membawa alat MRI itu ke dalam ruangan menjadi tanggung jawab vendor atau pemilik alat," tuturnya.

    Dari hasil peninjauan itu, Darlis menekankan pentingnya koordinasi sejak awal antara pihak yang membangun gedung dengan pihak RSUD AWS sebagai pengguna. Ia menilai, kurangnya sinkronisasi berpotensi menimbulkan penyesuaian berulang yang menghambat pengoperasian gedung. (Adv)

    (Sf/Rs)