Samarinda - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyuarakan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagian dari prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2025-2029. 

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang terbukti tangguh menghadapi berbagai tekanan, termasuk pandemi COVID-19.

Menurut Firnadi, krisis global akibat pandemi telah membuktikan bahwa UMKM menjadi sektor yang paling resilient, bahkan saat usaha besar mengalami kelesuan.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa RPJMD mendatang harus mengakomodasi penguatan UMKM secara menyeluruh. Ini mencakup dukungan dari sisi pembiayaan, pelatihan, hingga digitalisasi usaha.

"UMKM telah membuktikan dirinya sebagai sektor yang paling tangguh saat pandemi, bahkan saat sektor besar goyah. Kini, saatnya kita dorong mereka untuk naik kelas," ujar Firnadi belum lama ini.

Firnadi menambahkan, penguatan UMKM tidak bisa hanya bersifat sporadis atau simbolik. Harus ada langkah konkret dan alokasi anggaran yang memadai agar pelaku UMKM bisa berkembang secara berkelanjutan, modern, dan berbasis teknologi. 

Pada Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, Fraksi PKS secara khusus telah meminta agar RPJMD 2025-2029 menyertakan alokasi anggaran yang lebih besar dan terarah. 

Anggaran tersebut diharapkan untuk pelatihan UMKM, penguatan kelembagaan, akses permodalan murah, serta pendampingan digitalisasi yang menjangkau hingga ke desa-desa.

"Sudah saatnya UMKM naik kelas. Kita harus berhenti memandang UMKM sebagai pelengkap, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi daerah," paparnya.

Lebih lanjut, Firnadi menyoroti bahwa banyak pelaku UMKM di Kaltim masih menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan formal. 

Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi untuk menggandeng perbankan syariah dan koperasi dalam menyediakan skema pembiayaan yang lebih inklusif.

Selain pembiayaan, Firnadi juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dan pemasaran digital. Ia menilai bahwa tanpa transformasi digital, UMKM di Kaltim akan sulit bersaing di era pasar bebas dan ekonomi digital yang semakin pesat.

"Kita ingin pelaku UMKM di desa pun bisa menjual produknya ke kota, bahkan ke luar negeri, lewat platform digital. Ini bukan mimpi, tapi bisa diwujudkan kalau ada komitmen kuat dari pemerintah," jelasnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Fraksi PKS juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas digital untuk membangun ekosistem UMKM yang inovatif. 

Firnadi menyebut bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mempercepat digitalisasi UMKM dan menciptakan produk unggulan berbasis lokal.

"Kalau UMKM tidak terdampingi, maka kita hanya membangun menara gading. Kita harus mulai dari akar, dari UMKM, agar ekonomi Kaltim benar-benar berdiri di atas fondasi rakyatnya sendiri," tukasnya. (Adv)

(Sf/Rs)